TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Demi mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat saat musim kemarau, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan Teknik Modifikasi Cuaca (TMC) hujan buatan.

TMC merupakan bentuk usaha memodifikasi cuaca dengan tujuan tertentu, di antaranya untuk mendapatkan hujan.

TMC hujan buatan dilakukan dengan melakukan penyemaian garam halus di awan potensi hujan.

Penyemaian dilakukan terhadap awan aktif yang berada pada ketinggian antara 10.000 kaki hingga 12.000 ribu kaki dari permukaan laut.

Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalimantan Barat, Daniel, menjelaskan TMC pembuatan hujan di Kalbar dilaksanakan mulai 24 Mei 2023 dan diperkirakan hingga 7 Juni 2023.

• Cegah Karhutla, BNPB Semai Awan di Kalbar Ciptakan Hujan

Berdasarkan prakiraan BMKG, mulai april 2023 dan puncaknya pada Agustus 2023, Kalbar akan mengalami musim kemarau.

Oleh sebab itu, TMC ini dilaksanakan dengan tujuan timbulnya potensi hujan yang dapat membasahi area yang berpotensi Karhutla karena kekeringan.

Proses TMC di Kalbar menggunakan pesawat jenis Cesna Caravan 208/PK-SNM dengan daya angkut 800 kg sekali terbang.

Sejak 24 Mei 2023 hingga 29 Mei 2023 BNPB telah menyemai sebanyak 9.600 kg garam.

"Untuk penyemaian dilakukan di 14 kabupaten/kota se-Kalbar, namun untuk area Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, lalu area Kabupaten Kubu Raya serta Kota Pontianak saat ini diutamakan karena sudah ada terjadi Karhutla," tuturnya, Selasa 30 Mei 2023.

Titik Hotspot

Daniel mengungkapkan sebaran titik panas (hotspot) per 29 Mei 2023 pukul 00.00 WIB hingga 23.00, terdapat 44 titik tersebar di beberapa daerah di Provinsi Kalbar.

Ada pun seberan 44 titik hotspot tersebut, di antaranya di Kabupaten Sambas sebanyak empat titik.

Kemudian Mempawah satu titik, Sanggau satu titik, Ketapang 24 titik, Bengkayang lima titik, Landak satu titik, Sekadau satu titik, Kayong Utara tiga titik, Melawi tiga titik, dan Kubu Raya satu titik.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota untuk segera melakukan pengecekan ke lokasi titik panas di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Sementara untuk Satgas Udara dengan modifikasi cuaca, kegiatan penyemaian menurutnya dilakukan di seluruh wilayah kabupaten/kota dengan dua daerah prioritas yakni Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara.

“Kenapa dua daerah ini yang diprioritaskan karena di dua daerah ini sudah beberapa hari ini terjadi kebakaran hutan, dan sedang dilakukan upaya pemadaman oleh BPBD kabupaten/kota, TNI, Polri, serta kelompok masyarakat,” ungkapnya.

• Antisipasi Karhutla di Sambas, Pemkab Teken Surat Edaran Kesiapsiagaan

Kemudian, untuk Satgas Darat juga terus melaksanakan patroli dan pemadaman di daerah masing-masing.

Sementara khusus Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kalbar juga telah melakukan operasi pemadaman di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya.

“Operasi pemadaman ini sudah dilakukan selama dua hari berturut-turut, kami juga berharap masyarakat untuk bersama bergandengan tangan untuk mencegah karhutla yang bisa menyebabkan kabut asap. Asap ini juga bisa berdampak pada kesehatan masyarakat kita,” pungkasnya.

BPBD Kalbar mendorong Pemkab/Pemkot untuk segera menerbitkan surat edaran (SE) tentang upaya pencegahan karhutla di wilayahnya masing-masing.

Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalbar, Daniel, menjelaskan jika Pemprov Kalbar beberapa waktu telah menetapkan status siaga darurat penanganan bencana asap akibat karhutla di Kalbar tahun 2023.

"Sebagai wujud kesiapan Pemerintah Provinsi Kalbar menghadapi musim kemarau," ucap Daniel.

Dengan adanya penetapan status siaga tanggap darurat penanganan bencana asap akibat karhutla oleh Pemprov Kalbar ini, hendaknya dapat ditindaklanjuti dengan segera oleh BPBD Kabupaten Kota (Pemkab/Pemkot).

"Dengan sinergisitas Pemerintah Prov dan Pemkab/Pemkot maka bencanaca asap akibat Karhutla dpt diminimalisir," tuturnya.

"Oleh karenanya pemkab/pemkot didorong untuk membangun koordinasi dan konsulidasi dengan semua komponen di wilayahnya masing-masing dalam upaya mencegah karhutla, salah satu upaya itu Bupati/Walikota dapat membuat SE tentang pencegahan karhutla," tandasnya.

Kata Daniel, sampai pagi ini terdapat 44 titik panas yang tersebar di sejumlah wilayah di Kalbar.

"Terbanyak di Ketapang terindikasi ada 24 titik panas, dan di Sambas ada 4 titik panas, Kubu Raya 1 titik panas, Landak 1 titik panas, Sekadau 1 titik panas, Sekadau dan Melawi masing-masing 3 titik panas. Dan semuanya masuk dalam tingkat kepercayaan menengah," ungkapnya.

"Dengan data ini dapat disimpulkan Kalbar masih dalam keadaan aman dan terkendali," pungkasnya.

• BPBD Kalbar Dorong Kabupaten Kota Segera Terbitkan Surat Edaran Penanganan Karhutla

Mengutip dari laman resmi BMKG Kalbar, wilayah Kabupaten Ketapang tercatat miliki sebaran titik panas terbanyak, dengan tingkat kepercayaan menengah, terjadi pada Selasa 30 Mei 2023.

Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi kelas I Supadio Pontianak, Sutikno, membenarkan adanya deteksi titik panas tersebut.

"Kabupaten Ketapang titik panasnya terbanyak saat ini, yakni sebanyak 24 titik panas, dengan tingkat kepercayaan menengah," katanya.

Tak hanya itu, ia juga menjelaskan jumlah keseluruhan wilayah yang terdapat titik panas ada sebanyak 44 titik dan masih berada pada tingkat kepercayaan menengah.

"Wilayah lainnya ada Sambas terdapat 4 titik, Mempawah 1 titik, Sanggau 1 titik, Bengkayang 5 titik, Landak 1 titik, Sanggau 1 titik, Kayong Utara 3, Melawi 3 dan Kubu Raya 1 titik," jelasnya.

Di sisi lain, Sutikno juga mengatakan potensi hujan baru akan mulai tampak pada tanggal 4 Juni namun masih belum merata.

Midji: Konsesi Perkebunan

Terpisah Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, mengatakan Karhutla yang sering terjadi dalam sekala besar kerapkali berasal dari konsesi perkebunan.

"Karhutla itu kalau skala besar terjadi pasti di perkebunan, kalau pertanian orang buka ladang itu palingan satu atau dua kasus saja karena merembet kemana-mana," katanya saat diwawancarai di Hotel Mercure Pontianak, Selasa 30 Mei 2023.

Ia juga sempat menjelaskan data yang sempat terjadi pada tahun 2019 lalu dimana sebanyak 157 perkebunan di Kalimantan Barat yang memiliki titik api.

"Masalahnya area mereka ini belum clear dengan masyarakat dan Ini harus di clear kan, jangan sampai disitu masyarakat masih menganggap itu bagian dari wilayah mereka tapi dimasukan ke Hak Guna Usaha (HGU)," jelasnya.

Tak hanya itu, Midji juga menilai perusahaan yang masuk kedalam koordinat masyarakat kebanyakan tidak bisa mengelolanya.

"Kebanyakan itu ketika perusahaan ingin menyelesaikan dengan masyarakat mereka biasanya mau biaya murah dan siap tanam," katanya.

Dengan adanya hal tersebut, ia juga mengungkapkan kebanyakan masyarakat tidak bisa melakukan pembersihan lahan karena tidak punya alat, jadi harus menggunakan metode dibakar.

"Sebenarnya ini masalah yang tidak pernah digubris oleh pusat, karena masalah bakar lahan kan sebenarnya ya itu tadi. Kebakaran lahan itu bisa dilihat koordinat terjadinya dan itu luasan mana, apakah mereka yang buka ladang atau di wilayah konsesi perkebunan," tutupnya.

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini