BPJS Kesehatan melalui Program JKN-KIS juga telah menjadi episentrum baru di dunia jaminan sosial dan menjadi contoh negara lain karena memiliki kepesertaan terbanyak dan pencapaian UHC tercepat di dunia untuk satu skema yang terintegrasi.

Pengelolaan Program JKN-KIS di Indonesia juga sudah diakui dengan mendapatkan penghargaan tertinggi tingkat Asia Pasifik dalam ISSA Good Practice Award dari Internasional Social Security Association (ISSA).

Dengan bertumbuhnya cakupan kepesertaan JKN-KIS, angka pemanfaatan pelayanan kesehatan pun turut meningkat. Dari 92,3 juta pemanfaatan pada tahun 2014, menjadi 502,8 juta pemanfaatan pada tahun 2022.

Kehadiran Program JKN-KIS tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal membuka akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia, namun juga melindungi masyarakat dari kemiskinan.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh LPEM FEB UI, di tahun 2019 didapatkan hasil bahwa Program JKN-KIS telah menyelamatkan 8,1 juta orang dari kemiskinan serta 1,6 juta orang miskin dari kemiskinan yang lebih dalam dan ekstrim.

“Untuk itu kami mendorong Pemda lain untuk dapat segera mengejar cakupan kepesertaan di daerahnya dan diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Sebab, salah satu keuntungan Program JKN-KIS adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat. Masyarakat bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Perwakilan kantor kami di tiap kabupaten/kota diharapkan mempermudah sinergi dengan Pemda, kami sangat siap berkolaborasi dan bersama mewujudkan UHC di Indonesia,” ujar Ghufron.

Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Landak, Kota Singkawang, dan Kabupaten Sintang Berhasil Raih Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan.

Di Provinsi Kalimantan Barat ada 4 Kabupaten/Kota yang menerima penghargaan diantaranya Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Landak, Kabupaten Sintang dan Kota Singkawang.

Lebih dari 95 persen penduduknya telah terlindungi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak Desvita Yanni mengatakan UHC atau Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses terhadap layanan kesehatan.

Dengan tercapainya cakupan semesta jaminan kesehatan pemerintah setempat tak perlu khawatir saat ada penduduknya yang memerlukan jaminan kesehatan, akan langsung dijamin Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan mekanisme segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang iurannya dibiayai Pemda setempat.

“Di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Pontianak yang terdiri 6 wilayah (Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara). Ada dua Kabupaten di wilayah kerja BPJS Kesehatan Pontianak yang berhasil meraih UHC yaitu Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Landak. Hampir seluruh penduduk Kabupaten Kayong Utara dan Landak sudah menjadi peserta JKN. Dengan tercapainya cakupan semesta jaminan kesehatan Kabupaten Kayong Utara dan Landak maka jika ada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan akan dapat langsung dijamin Program JKN,” tutur Desvita.

Sesuai data BPJS Kesehatan sampai dengan 1 Maret 2023 sejumlah 128.751 (100 persen) jiwa penduduk Kayong Utara sudah terlindungi oleh Program JKN. Begitu juga dengan Kabupaten Landak sejumlah 391.662 (96,67 persen) jiwa penduduk Landak sudah menjadi peserta JKN. Sebanyak 39,26 persen masyarakat Kayong Utara dan 12,96 persen masyarakat Kabupaten Landak dijamin pembiayaan kesehatan oleh pemerintah daerahnya melalui mekanisme PBPU Pemda, sisanya sudah terdaftar melalui beberapa segmen lainnya yaitu Peserta Mandiri (PBPU), Penerima Bantuan Iuran (PBI APBN) dan Pekerja Penerima Upah (PPU).

Desvita menambahkan atas capaian tersebut Bupati Kabupaten Kayong Utara dan Bupati Kabupaten Landak menerima penghargaan UHC Awards 2023 yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Untuk mencapai UHC tersebut tentunya kolaborasi antar stakeholder sangat dibutuhkan. Sinergi Pemerintah Daerah, Fasilitas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan harus diperkuat untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas sinergi dan kolaborasi seluruh jajaran Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Landak sehingga hampir seluruh masyarakatnya terlindungi oleh Program JKN. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi bagi pemda yang lain untuk dapat meraih Universal Health Coverage atau Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan di tahun mendatang,” tutup Desvita. (*)