Baca tanpa iklan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah (PFGIW) Kalbar menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Ibis Pontianak, Rabu 14 Desember 2022.
Kegiatan FGD itu dihadiri sekitar 100 orang yang terdiri pengurus utama PGIW dan seluruh pimpinan gereja yang bergabung dengan PGIW Kalbar.
Kegiatan FGD dibuka oleh Gubernur Kalbar yang diwakili oleh Kepala Kesbangpol Hermanus M.Si.
Adapun tema yang diangkat dalam Focus Group Discussion tersebut adalah Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Kalbar Menolak Politik Identitas dan Pemanfaatan mimbar Gereja sebagai sarana kampanye Pilpres, Pileg dan Pilkada.
Dalam sambutannya saudara Hermanus menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi pada PGIW yang menyelenggarakan kegiatan FGD yang bertemakan Penolakan terhadap politik identitas.
Hermanus mengajak PGIW selalu bersinergi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu untuk mengawasi dan mengawal pesta demokrasi yang lebih baik, yang berkualitas.
• Canon EOS R Tawarkan Kemudahan Pengaturan Bidikan dan Transmisi Gambar
Kolaborasi dengan seluruh stakeholder Harus selalu dipertahankan dan menjaga toleransi di tengah keberagaman demi terciptanya kerukunan umat beragama.
Politik identitas yang nyata terjadi di wilayah DKI Jakarta yang menciptakan masyarakat terpolarisasi dan mengancam keutuhan dan integritas bangsa.
Pemerintah propinsi Kalbar telah memberikan dukungan sepenuhnya terhadap penyelenggara pemilu dan termasuk di dalamnya program edukasi demi menciptakan pesta demokrasi yang lebih berkualitas, dan untuk dibutuhkan dukungan semua pihak termasuk PGIW Kalbar.
Saat ini kegiatan FGD masih sedang berlangsung untuk membahas ancaman Politik identitas dan sikap moral gereja terhadap Politik identitas dan politisasi agama dalam kontestasi pemilu dengan menghadirkan narasumber dari akademisi Dr. Johannes Julius dan Paulus Ajong selaku Ketua PGIW Kalbar.
Tolak Politik Identitas
Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah (PGIW) Kalimantan Barat mendukung peningkatan indeks kualitas demokrasi di Indonesia dengan menolak politik identitas dan pemanfaatan mimbar-mimbar Gereja sebagai sarana politik praktis.
Ketua Umum PGIW Kalbar, Pendeta Paulus Ajong mengatakan Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki keanekaragaman dari segi budaya, agama, ras dan golongan. Menurutnya kemajemukan tersebut merupakan kekuatan sekaligus kelemahan.
• Asah Keterampilan Fotografi Pemula Dengan Canon EOS 90D
Untuk itu, dalam berdemokrasi pihaknya mengimbau kepada umat Kristiani dan gereja-gereja agar menghindari, bahkan menjauhkan politik identitas dan politik SARA (suku, agama, ras dan antar golongan).
“Wujud konkritnya adalah kami mengimbau, bahkan melarang penggunaan simbol-simbol agama, dalam hal ini mimbar-mimbar di gereja, khotbah, ikon keagamaan. Jangan sampai digunakan untuk kepentingan partai politik dan politisi,” ujarnya disela-sela kegiatan Focus Group Discussion (FGD) PGIW Kalbar, di Hotel Ibis Pontianak, Rabu 14 Desember 2022.
Terlebih kata Paulus, isu-isu yang digunakan oleh politisi dan partai politik adalah isu-isu identitas primordial. Tentu hal tersebut dapat memecah belah, bukan hanya di internal umat tetapi juga antar umat.
“Di internal umatpun kita tahu aspirasi sangat beragam, apalagi di antar umat beragama. Oleh karena itu PGIW selalu mengedepankan politik moral,” jelasnya.
Ditanyai soal komitmen serta dukungan dari PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) terhadap penolakan politik identitas di gereja-gereja.
Kata dia, FGD ini adalah permulaan. Kristen sendiri cukup beragam dan didominasi, namun dapat dikatakan saat ini di Indonesia 90 persen yang didominasi itu bergabung di PGI. Oleh karena itu, PGI dari tingkat pusat maupun wilayah akan satu komando terhadap sikap gereja yang kaitannya dengan pemilu.
“Intinya kita tetap menolak praktek-praktek politik identitas yang menjadikan mimbar-mimbar atau ikon-ikon keagamaan dipakai untuk kepentingan partai politik dan politisi. Intinya kita menolak itu,” tegasnya.
Kepala Badan Kesbangpol Kalbar, Hermanus mengatakan, kegiatan FGD menolak politik identitas yang diselengarakan oleh FGIW Kalbar merupakan kegiatan yang sangat penting.
Pasalnya, kegiatan FGD tersebut dapat membantu mengurangi berbagai hal yang kaitannya dengan peroecahan akibat politik identitas maupun politisasi SARA. Mengingat dalam waktu dekat, tepatnya pada tahun 2024 mendatang Indonesia akan melaksanakan pemilu serentak.
“Sehingga waktu yang ada ini sangat tepat untuk kita melaksanakan pendidikan politik. Tentu dalam upaya bagaimana kita dapat mengurangi atau bahkan bisa meniadakan berbagai hal-hal yang tentunya tidak boleh dilakukan, dan itu tentunya bagian-bagian dari pelanggaran. Baik dalam pemilu maupun pilkada,” katanya.
Selain itu, kegiatan FGD ini juga merupakan bentuk keikutsertaan tokoh-tokoh masyarakat di luar pemerintah, untuk membantu menyukseskan terlaksanannya pesta demokrasi yang bersih, aman dan tentram pada pemilu serentak tahun 2024 mendatang.
“Sekali lagi kita memberikan apresiasi dan tentu ini akan semakin meringankan tugas pemerintah, tugas penyelengara (pemilu) yang memang memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat,” tutupnya.