Baca tanpa iklan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan updating pendataan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2022.
Maka dari itu digelar Rapat Koordinasi Provinsi Kalbar terkait pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022. Dengan tema “Mencatat untuk membangun negeri” berlangsung di Mercure Hotel, Jumat 16 September 2022.
Dimana Satu Data menjadi Program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini BPS Provinsi Kalbar siap mendukung pemutakhiran data Regsosek kedepan.
Kepala BPS Provinsi Kalbar, Moh. Wahyu Yulianto mengatakan BPS Kalbar akan melakukan pendataan awal kembali, karena selama ini banyak kekeliruan terkait program bantuan, ada yang harusnya dapat menjadi tidak dapat bantuan tersebut begitu sebaliknya.
Terakhir kali BPS melaksanakan proses updating pendataan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) di tahun 2015, dengan data By Name By Address.
Tetapi saat itu, BPS dinaungi undang undang tidak boleh mempublikasi individu By Name By Address sehingga data yang diupdate diserahkan ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
• Lakukan Pemutakhiran Data Regsosek 2022, Gubernur Sutarmidji Ingatkan Data Harus Valid
Dikatakannya kalau dipusat ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah Wakil Presiden RI. Jadi data itu memang menyasar 40 persen kebawah penduduk yakni desil 1 sampai desil 4.
“Sebenarnya dinamika masyarakat miskin ini terus terjadi, ditambah lagi tidak ada program pemutakhiran sehingga dipakai lah data dari 2016, 2017,”ujarnya.
Kemudian masing -masing wilayah itu dengan kemampuan anggarannya ada yang melakukan pemutakhiran, dan ada juga yang tidak.
“Akhirnya tidak adanya keselarasan, yang seharusnya anggaran untuk program kemiskinan sekian dan ada yang tidak sesuai dengan data yang ada,”jelasnya.
Melalui instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2022, BPS melakukan pendataan awal REGSOSEK ini. Jadi seluruh penduduk dan keluarga akan di data, bukan hanya menyasar pada tingkat kemiskinan. Sehingga nanti interferensinya setiap penduduk karakteristik sosial, ekonomi, kesejahteraannya yang terintegerasi.
“Ini akan meluas sampai level desa, harapan kami di sini bahwa BPS tidak bisa bekerja sendiri, dan alhamdulillah Gubernur Kalbar, sampai ke Bupati sudah mendukung, bahkan sampai level desa,”ujarnya.
Ia mengatakan dalam hal ini, Petugas yang akan di rekrut sebanyak 8.500 orang, kemudian penduduk akan didata. Dikatakaannya data terakhir sensus penduduk 2020 itu ada 1,5 juta keluarga dari 5,5 juta jiwa di Kalbar.
Setelah melalukan pendataan awal, kemudian selanjutnya yakni mengklasterkan pendudukan tingkat kemiskinan yang akan di forum komunikasi publik atau uji publik.
“Jadi masyarakat yang miskin ada bukti fotonya dari hasil pendataan tersebut. Dalam hal tersebut BPS jugs melibatkan RT. Dalam forum komunikasi publik tersebut juga akan dilibatkan Aparat setempat, Polisi juga akan kita gandeng,”pungkasnya. (*)
Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News