Baca tanpa iklan
Indeks bantuan ditetapkan sebesar Rp 200 ribu/bulan/KPM.
• Cara Melaporkan Penyelewengan Bansos Kemensos di lapor.go.id
Selain dari Kemensos, masyarakat juga masih mendapatkan berbagai bantuan dari kementerian lain dan juga pemerintah daerah.
Bantuan yang masih belanjut tersebut di antaranya Kartu Prakerja, subsidi listrik, bantuan langsung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan sebagainya.
Menurut Risma, hal ini menunjukkan dukungan pemerintah terhadap masyarakat terdampak pandemi, masih terus berlanjut, meski salur BST diperpanjang hanya sampai bulan Mei dan Juni 2021.
Ia memastikan masyarakat miskin dan rentan tetap menjadi fokus perhatian Kemensos.
“Masyarakat miskin dan rentan tetap akan kami bantu,” tegasnya.
Risma mempersilakan masyarakat melaporkan diri ke perangkat pemerintah daerah terkait, seperti dinas sosial, kelurahan/desa, atau RT/RW, bila merasa layak mendapatkan bantuan.
Atau memanfaatkan fitur “usul” dan “sanggah” pada situs cekbansos Kemensos.
Dengan dua fitur tersebut, masyarakat bisa mendaftarkan diri untuk dipertimbangkan kelayakannya menerima bansos.
Sebagai upaya menjangkau bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi, Kemensos mengalokasikan bantuan BPNT PPKM kepada 5,9 juta KPM dengan anggaran Rp 7,08 triliun.
Alokasi 5,9 juta KPM penerima bansos BPNT merupakan usulan dari daerah.
“Bisa saja nanti masuk sebagai peserta BPNT/Program Sembako. Tapi indeksnya Rp 200 ribu,” tukasnya.
Daftar Bansos Kemensos RI
Bansos Reguler
1. Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.
Bansos Khusus
1. Bantuan Sosial Tunai (BST)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Siap-siap, Kemensos Bakal Cairkan Bansos Rp 74,08 Triliun Tahun 2022