Baca tanpa iklan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harisson menemui langsung para mahasiswa yang melakukan aksi tolak larangan mudik Lebaran di Depan Kantor Gubernur Kalbar, Kamis 6 Mei 2021.
Usai bertemu dengan Puluhan Mahasiswa di Kalbar yang melakukan aksi Tolak Larangan mudik, Harisson menjelaskan terkait regulasi Larangan mudik ini merupakan kebijakan dari pusat.
Dalam hal ini Pemprov Kalbar maupun kabupaten kota di Kalbar tentu akan menjalankan sesuai arahan dan kebijakan dari Pemerintah pusat.
“Kita tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pusat, karena kita adalah NKRI. Jadi kebijakan larangan mudik ini sudsh menjadi kebijakan Pusat, dan kita harus mengikutinya,”ujarnya kepada Tribun Pontianak, Kamis 6 Mei 2021.
Baca juga: Dilarang Mudik, Mahasiswa di Pontianak Gelar Aksi di Kantor Gubernur Kalimantan Barat
Dimana Pemerintah Provinsi sampai kabupaten kota dalam hal ini hanya mengikuti dan menjalankan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat.
Lanjutnya menambahkan bahwa Kebijakan larangan mudik ini sebenarnya bukan tanpa alasan.
Tentu pemerintah sudah melihat bahwa yang namanya mudik sebenarnya banyak sekali dampak seperti untuk perekonomian masyarakat desa.
“Pada saat tradisi mudik tentu banyak orang yang melakukan proses mudik dimana akan membantu pertumbuhan ekonomi desa karena banyak orang yang naik bus, taksi dan pulang membawa uang sehingga ekonomi berputar,” jelasnya.
Dalam hal tersebut tentu Pemerintah sangat melihat peluang, tetapi pertumbuhan ekonomi di desa karena mudik ini tidak sebanding dengan uang yang dikeluarkan akibat kalau terjadi penyebaran virus corona terhadap pelaku perjalanan orang yang didatangi pada proses mudik.
“Nanti misalnya pelaku perjalanan mudik ini datang kekampung membawa virus covid-19 nanti terpaksa mereka dirawat di RS yang tentunya perlu pembiayaan besar. Hal seperti ini sudah dihitung oleh pemerintah,”tegasnya.
Dengan kebijakan ini, dikatakannya pertama pemerintah ingin menyelamatkan masyarakat agar tidak terpapar atau terjangkit virus corona.
“Kita berupaya menyelematkan masyarakat jangan sampai masyarakat tertular covid-19 karena nanti akan membebani keluarga dan perekonomian negara,”tegasnya.
Diakuinya memang mudik sudah menjadi suatu tradisi tapi ini dalam masa darurat, jadi masyarakat harus mau mengalah dulu, karena ada kepentingan untuk keselamatan dan kesehatan keluarga dan masyarakat.
“Kalau nanti kita membawa virus yang bisa ditularkan kepada keluarga atau orang yang kita datangi membuat mereka terjangkit dan harus dirawat di RS. Bisa juga berakibat fatal sampai meninggal. Ini akan menjadi masalah dan resiko,” jelasnya.
Baca juga: Jelang Idul Fitri, Polsek Pontianak Kota Dirikan Pos di Pusat Perbelanjaan
Hal ini tentu jauh lebih berisok besar. Maka diharapkannya semua masyarakat mau mengalah dulu dan mengurungkan niat dari tradisi mudik.
Kemudian ia juga menanggapi dari permintaan mahasiswa yang demo. Dimana mereka meminta agar Pemprov Kalbar menggratiskan biaya swab pcr atau antigen sebagai syarat mudik khsusunya untuk para mahasiswa agar tidak diberatkan dengan biaya tambahan lainnya.
Harisson menegaskan bahwa permintaan swab Pcr baik rapid antigen telah digratiskan oleh Pemprov Kalbar selama ini ketika melakukan tracing dan testing.
“Pemprov maupun kabupaten kota sudah menggratiskan swab pcr maupun rapid antigen untuk kepentingan tracing dan testing kepada masyarakat semuanya. Jadi tidak berbayar mulai dari giat razia cafe atau ketempat umum tidak ada sedikitpun kami mengambul tarif biaya ,”tegasnya.
Jadi Harisson kembali menegaskan apa yang dituntut oleh para mahasiswa hari ini sudah terjawab dan dari jauh hari Pemprov Kalbar sudah menggratiskan pemeriksaan antigen maupun swab pcrz
“Kemudian ada permintaan mahasiswa kalau mudik mereka ingin swab pcr atau antigen dibantu, tapi masalahnya saat ini mudik dilarang apa yang mau digratiskan,”tegas Harisson.
Kecuali dikatakannya untuk syarat mudik dengan melampirkan surat antigen negatif, ia rasa pemerintah akan memenuhi permintaan itu.
“Kalau sekarang untuk apa digratiskan sedangkan mudik saja sudah tidak boleh. Jadi swab pcr atau antigen tidak diperlukan karena memang tidak diperbolehkan mudik,” ujarnya.
Baca juga: Pelarangan Mudik di Pontianak, Semua Kendaraan Diperiksa di Titik Batu Layang dan Ambawang
Berhalangan hadir menemui para mahasiswa di Depan Halaman Kantor Gubernur Kalbar, Sutarmidji diwaktu yang bersamaan sedang melakukan rapat secara virtual dengan Pemerintah Pusat.
Namun ia menggapi bahwa adanya Larangan mudik itu adalah kebijakan nasional. Dalam hal ini gubernur, bupati, walikota wajib mematuhinya.
“Jadi kenapa demo ke gubernur. Harusnya kita bersama focus menangani covid-19agar bisa reda,”pungkasnya. (*)