Nikodemus Harap Refocusing Anggaran untuk Penanganan COVID 19 di Sintang Tepat Sasaran

Penulis: Agus Pujianto
Editor: Hamdan Darsani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Nikodemus.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,SINTANG - Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Nikodemus mengungkapkan anggaran penanganan Covid-19 untuk tahun ini sangat terbatas, tidak seperti pada tahhn 2020 lalu.

Terbatasnya anggaran tersebut satu di antaranya disebabkan oleh transfer APBD 2021 melakui DAK dikurangi oleh pemerintah pusat.

"Sekarang semua terbatas. Anggaran terbatas karena transfer dari pusat juga dibatasi, kita dari APBD 2021 yang kita tetapkan kemrin sudah dikurangi 27 miliar, yang tidak ditransfer dari pusat melalui dana DAK, belum lagi kita diminta refocusing terhadap anggaran yang ada," ungkap Niko, Rabu 21 April 2021.

Baca juga: Prihatin dengan Lonjakan Kasus Corona, Ketua DPRD Sintang Imbau Masyarakat Taati Prokes

Kondisinya, berbeda dengan tahun 2020, Pemkab Sintang punya anggaran cukup besar yang ada di Belanja Tidak Terduga (BTT) yang disiapkan awalnya Rp 114 miliar. Setelah perubahan ada masih ada sekitar 66 miliar.

"Kemudian penetapan perubahan terkahir, ada 54 miliar kalau tidak salah, dari situ kita lihat penggunaan tahun lalu dipakai 49 miliar lebih. Itu ada 3 ditangani, masalah kesehatan, leading sekor dinkes dan rumah saki, dampak ekonomi, kemudian dampak sosial. Untuk dampak sosial dan ekonomi tidak terlalu besar, lebih fokus dan penaganna kesehatan," kata Niko.

Dengan dana besar pada tahun lalu, Niko menilai penanganan dan pengendalian corona di Sintang berhasil ditekan, kesadaean masyarakat pun tinggi.

Kondisi pada tahun 2021, anggarannya terbatas. Oleh sebab itu, Niko berharap dana refocusin anggaran harus diarahkan ke sasaran yang tepat, seperti pengadaan swab antigen, termasuk tempat isolasi pasien, hingga biaya perawatan dan makan pasien.

"Kita berharap dana yang direfocusing betul-betul digunakan maksimal, tepat sasaran untuk penaganan pencegahan covid. Kemudian tidak perlu melibatkan terlalu banyak OPD yang menangani. Kalau dulu hampir semua OPD terlibat sehingga tidak fokus," ujar Niko. (*)

Berita Terkini