Baca tanpa iklan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat ini digelar oleh sejumlah kader senior yang dipecat. KLB digelar di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021.
Hasilnya Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa.
Moeldoko menerima pemilihan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa. Moeldoko menerima dipilih jadi orang nomor satu di partai Demokrat versi KLB melalui panggilan suara.
"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat bapak sebagai Ketua Demokrat," ujar Pimpinan Sidang KLB Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun kepada Moeldoko melalui panggilan telepon.
Baca juga: SUSUNAN Pengurus Partai Demokrat di KLB Sibolangit Sumut dan [FULL] Video Pidato Pertama Moeldoko
DPP dan DPD Partai Demokrat yang berada bawah dipimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut pelaksanaan KLB ini ilegal.
Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar Erma S Ranik memastikan pengurus DPD Demokrat Kalbar dan 14 DPC kabupaten/kota di Kalbar tak ada yang mengikuti Kongres Luar Biasa (KLB).
"14 DPC Partai Demokrat se-Kalbar dan DPD tidak hadir di KLB abal-abal," tegas Erma S Ranik, Jumat 5 Maret 2021 kepada Tribun.
Erma S Ranik memastikan akan mencopot jika ada pengurus ataupun pemilik suara sah dari Kalbar yang hadir pada KLB ini.
"Para pemilik suara sah ada di Kalbar semua. Kalau ada kader Demokrat Kalbar yang hadir di kongres abal-abal, saya pastikan mereka semua akan dicopot sebagai kader," tegas Erma S Ranik.
Bahkan, kata Erma, jika KLB tersebut terlaksana di Kalbar, ia sendiri yang akan membubarkannya.
"Kalau di Kalbar sih dibuat KLB abal-abal nih, saya yang pimpin sendiri pembubarannya," jelas Erma S Ranik.
Baca juga: HASIL Versi KLB Partai Demokrat Moeldoko Ketum Baru & Putuskan AHY Demisioner, Apa itu Demisioner ?
Lebih lanjut dikatakannya, ia juga sudah membuat surat pernyataan terkait dengan dukungan penuh kepada AHY sebagai pemilik suara yang sah.
Ditegaskannya, pernyataan sikap tersebut final dan mengikat secara hukum, apabila ada surat pernyataan lain yang dibuat mengatasnamakannya dipastikan Erma ilegal dan dapat dituntut secara hukum.
Ia menegaskan, tak pernah membuat dan atau menandatangani surat kuasa yang diberikan kepada siapapun untuk menghadiri dan atau mewakili dirinya dalam KLB Partai Demokrat.
Jika ada yang mengatasnamakan dirinya atau DPD Kalbar hadir dan atau mewakili dalam KLB, Erma memastikan tidak benar, ilegal dan perbuatan tindak pidana yang dapat dituntut secara hukum.
Hal yang sama ditegaskan Kepala Bappilu Demokrat Kalbar, Tanto Yakobus. Ia mengatakan DPD dan DPC Demokrat se-Kalbar satu barisan.
“Kalbar 14 DPC solid ke AHY. Semua pemilik suara tidak ada yang berangkat ke Sibolangit. Kalau ada sanksi tegas pencopotan menanti. Ketua umum memecat tujuh kader dengan tidak hormat adalah langkah tepat selamatkan Demokrat dari duri beracun di tubuh partai. Langkah Ketum kami dukung sepenuhnya,” kata mantan anggota DPRD Kalbar tersebut.
Pertanyaan Moeldoko
Terpilihnya Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa terbilang unik.
Moeldoko menerima dipilih jadi orang nomor satu di partai Demokrat versi KLB melalui panggilan suara.
Sebelum menerima, Moeldoko memberikan sejumlah pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut, yaitu meminta kader untuk serius mendukungnya.
"Walaupun secara aklamasi memberikan kepercayaan kepada saya. Tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujarnya.
Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung, Moledoko pun menerima. "Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujarnya.
Sebelum menerima penetapan eks panglima TNI itu terlebih dahulu melontarkan tiga pertanyaan kepada peserta KLB yang harus dijawab serentak. Pertama Moeldoko menanyakan mengenai apakah keberadaan KLB telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai.
Pertanyaan tersebut dijawab dengan kata 'sesuai' oleh peserta KLB. Kedua, Moeldoko menanyakan mengenai keseriusan peserta KLB memilihnya sebagai ketua umum.
Para peserta KLB menjawab pertanyaan Moeldoko tersebut dengan kata 'serius' secara serempak. Ketiga, Moeldoko menanyakan kesiapan peserta KLB untuk berintegritas dalam bekerja serta menempatkan kepentingan merah putih di atas kepentingan golongan.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang bersedia menerima keputusan kongres luar biasa versi (KLB) Partai Demokrat.
Menurut AHY, bersedianya Moeldolo menerima keputusan menjadi Ketua Umum versi KLB Sumut, menandakan apa yang diucapkan Moeldoko sebelumnya telah runtuh.
Saat itu diketahui, Moeldoko menyebut permasalahan Demokrat merupakan urusan internal dan tidak ada keterkaitan dirinya.
"Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan selama ini ia pungkiri sendiri," ujar AHY.
Karena itu, AHY menilai bahwa keterlibatan Moeldoko dalam upaya kudeta Partai Demokrat sudah dilakukan sejak dari awal.
"Memang sejak awal motif dan keterlibatan KSP Moeldoko tidak berubah, yaitu ingin mengambil alih Partai Demorkat yang sah dengan inkonstitusional," ujar putra sulung SBY itu.
AHY berujar sikap yang ditunjukkan Moeldoko dalam upaya kudeta Partai Demokrat tidak layak ditiru, dan bukan merupakan sikap ksatria.
"Bagi kami, sikap dan perilaku tersebut bukanlah sikap dan perilaku yang ksatria, bukan perilaku sikap yang dapat dicontoh dengan baik," kata AHY.
AHY juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk tak mengesahkan kepengurusan dari KLB di Sumut tersebut.
"Saya meminta dengan hormat kepada bapak Presiden Joko Widodo khususnya, Menteri Hukum dan HAM untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi," ujar AHY.
Tak hanya itu, AHY menegaskan sudah siap menempuh jalur hukum dan melaporkan semua pihak yang terlibat dalam KLB yang disebutnya ilegal.
"Langkah yang akan kami tempuh setelah ini adalah melalui tim hukum yang sudah kami persiapkan. Melaporkan panitia dan siapa pun yang tadi terlibat dalam KLB ilegal kepada jajaran penegak hukum," tegas AHY.
"Kami berikhtiar, berjuang untuk mempertahankan kedaulatan sekaligus mencari keadilan," tambahnya.
Lebih lanjut, AHY memohon agar masyarakat Indonesia dapat mendoakan perjuangan dan memberikan dukungan kepada pihaknya dan kader Partai Demokrat yang sah demi menjaga demokrasi Indonesia.
"Kepada seluruh masyarakat Indonesia dimana pun berada, di hadapan mimbar ini saya bersaksi bahwa kami akan terus berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami," ujar AHY.
"Juga insya Allah kami akan terus berjuang untuk terus menjaga demokrasi dan menegakkan keadilan di negeri ini. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya.