Baca tanpa iklan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra meminta untuk mantan kader yang baru dipecat untuk tidak bawa baper.
Hal ini dikatakan Herzaky untuk menanggapi video maupun pesan teks yang beredar dari mantan kader yang baru saja dipecat.
"Jangan baperlah. Mereka kan bukan kader kami lagi. Jangan lagi bawa-bawa nama Partai Demokrat. Apa yang disampaikan, itu hanya nyanyian sumbang orang-orang yang kecewa karena dipecat," kata Herzaky, Selasa 2 Maret 2021.
"Anda-anda dipecat karena tindakan Anda sendiri, terlibat dalam Gerakan Pengambil alihan Kepemimpinan Partai Demokrat dan bekerja sama dengan oknum kekuasaan melakukan abuse of power serta mencederai demokrasi Indonesia," tambahnya.
Baca juga: Demokrat Kalbar Dukung Pemecatan Oknum Kader, Erma Ranik: Langkah AHY Tepat dan Tegas
Partai Demokrat, dikatakan dia, solid di bawah Ketua Umum AHY.
Para pemilik suara dan kader di pusat maupun di daerah, di akar rumput, banyak yang bersuka cita para pelaku GPK PD yang bekerja sama dengan oknum kekuasaan dipecat.
"Banyak pesan teks masuk di berbagai grup Demokrat mengenai ini (pemecatan oknum kader, red). Bahkan, di Jatim ada yang cukur gundul menyampaikan rasa syukurnya," timpal dia.
Herzaky juga membantah dengan tegas tudingan SBY tidak berjuang dan berdarah-darah mendirikan Partai Demokrat.
Diterangkannya, gagasan membentuk partai Demokrat dimulai ketika SBY kalah dari Hamzah Haz untuk menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri dalam pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001.
Ventje Rumangkang (almarhum) kemudian menyarankan SBY mendirikan partai.
Ventje menyampaikan bahwa banyak orang yang menginginkan SBY menjadi pemimpin nasional, termasuk menjadi wakil presiden.
Namun, lanjut Herzaky, realitas politik tak memungkinkan lantaran SBY ketika itu tak mempunyai partai.
Setelah berdiskusi dengan Ibu Ani, Bapak SBY kemudian mengamini usulan Ventje.
SBY pula yang kemudian menciptakan nama, logo, bendera, mars, hingga manifesto politik Partai Demokrat.
Partai ini pun didirikan pada 9 September 2001, mengambil tanggal yang sama dengan hari ulang tahun SBY pada tanggal 9 bulan sembilan.
Baca juga: Demokrat Ketapang Tegaskan Dukung AHY Menegakkan Kehormatan dan Wibawa Partai
Begitu pula dengan pemilihan jumlah deklarator pendiri partai sebanyak 99 orang.
Di antara deklarator itu, bahkan ada nama staf pribadi SBY.
Setelah partai terbentuk, Ani Yudhoyono, istri SBY, juga didapuk menjadi wakil ketua umum.
Hal-hal tersebut demi meyakinkan publik dan menjadi representasi SBY di Demokrat.
"Ini kenyataan sejarah yang tidak bisa dipungkiri," kata Herzaky.
Herzaky juga menanggapi terkait isu kudeta Anas oleh SBY.
Sejarahnya, kata Herzaky Partai Demokrat justru melindungi anas.
Permintaan DPD dan DPC agar Anas di KLB-kan justru haknya dilindungi oleh majelis tinggi waktu itu, meskipun elektabilitas Partai Demokrat turun terus waktu itu karena kasus Anas.
Baca juga: Dukung Pemecatan Oknum Kader, Yosua: Jika Mau Jadi Ketua Silahkan Buat Partai Jangan Ganggu Demokrat
Lebih lanjut dikatakannya, jika para pelaku GPK PD masih berencana melakukan KLB, sudah pasti inkonstitusional dan ilegal.
"Inkonstitusional karena KLB harus disetujui Majelis Tinggi Partai (MTP) yang Bapak SBY selaku Ketua MTP, dan Ketum PD (Mas AHY) yang menjadi wakil ketua MTP. Masak Mas AHY mau mengkudeta diri sendiri? Lalu, ada pula syarat 2/3 dari seluruh 34 DPD dan 1/2 dari 514 DPC, yang semuanya sudah menyatakan setia kepada Ketum AHY dan menolak KLB. Ilegal karena kalau ada KLB, pasti yang hadir bukan pemilik suara sah. Alias KLB Bodong ini namanya," tegas Herzaky. (*)