Baca tanpa iklan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Hujan dengan intensitas lebat terus tejadi di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas. Tak ayal, hal ini lansung menyebabkan banjir di beberapa Kecamatan di Kabupaten Sambas.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Sambas untuk turun langsung kelapangan dan segera memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir parah.
"Kondisi banjir semakin parah dan menyebar diberbagai desa. Maka harus ada Instruksi satu komando yakni
Bupati bersama Sekda dan kepala BPBD serta seluruh OPD yang ada untuk rapat darurat dalam mengantisipasi berbagai bencana banjir yang ada di Kabupaten Sambas," ujarnya, Senin 8 Februari 2021.
• Sikapi Kondisi Terkini Banjir, Sekda Sambas Pimpin Rapat Rapat Terbatas
Kata dia, dengan kondisi begini, sudah semestinya Bupati selaku kepala daerah meningkatkan status Kabupaten Sambas menjadi siaga dan menetapkan status tanggap darurat bencana.
Hal ini kata dia, agar biaya tak terduga yang ada di Pemkab dengan besaran Rp 1 miliar di APBD ini bisa di alokasikan untuk membantu para korban banjir.
"Tidak perlu takut dalam menetapkan Status tanggap darurat tersebut.
Kita DPRD siap memback up, dikarenakan bencana inikan urusan wajib yang sifatnya pelayanan dasar, dana tersebut juga untuk kepentingan sosial kemasyarakatan," kata Figo.
"Kasian warga kita menunggu uluran tangan, ironis sekali jika pihak lain lebih peduli dibandingkan Pemerintah Sambas. Saya kenal Pak bupati, beliau sangat perhatian dan peduli dalam maslaah bencana ini kita tunggu kebijakan beliau," tuturnya.
Selain itu kata dia, dia juga meminta agar dalam penanganan banjir ini pemda bisa bekerjasama dengan Kecamatan atau Desa untuk membentuk posko penanganan korban banjir.
Hal kata Figo, agar bisa mempermudah korban banjir dalam mendapatkan bantuan.
"Iya kita harus cepat dan segera bertindak melakukan aksi kelapangan dengan membawa bantuan logistik dan lainnya. Dan yang terpenting sekarang bagaimana korban banjir bisa bertahan dulu dengan kebutuhannya. Khususnya kebutuhan pangan dan sandang," ungkapnya.
Untuk penanganan jangka pendek jelas Figo, dia menilai lebih efektif jika dilakukan pemetaan jumlah korban, dampak dan penanganan baru.
"Selanjutnya sifatnya pemulihan paska bencana yang sifatnya mitigasi .Sementara yang kita dapatkan info bahwa BPBD sudah membuka call center bagi para korban untuk menyampaikan laporannya terkait banjir ini," tuturnya.
Langkah yang baik dalam penangangan banjir seperti ini kata dia, tidak bisa terlambat, jadi harus segera turun ke kelapangan beserta dengan bantuannya.
"Untuk masalah Adminitratif itu menyusul, kami komisi 1 seharusnya senin ini, mau rapat dengan BPBD dan seluruh stakeholder yang ada untuk mencari solusi dari permasalahan banjir ini. Namun berhubung masa reses, mau tidak mau kita kordinasi lewat media online," pungkasnya. (*)