Baca tanpa iklan
24. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah ....
A. Melepaskan diri dari pengaruh pemerintah pusat
B. Agar pemerintah daerah dapat berkuasa penuh terhadap rakyatnya
C. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik
D. Membuat peraturan daerah (Perda) sesuai keinginan kepala daerah
25. Penyelenggara pemerintahan di daerah adalah ...
A. Pemerintah daerah dan DPRD C. Perangkat daerah dan DPRD
B. Pemerintah daerah dan perangkat daerah D. Kepala daerah dan wakil kepala daerah
26. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, urusan pemerintahan yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat
diantaranya....
A. Kesejahteraan masyarakat C. Perizinan usaha
B. Penanganan bidang kesehatan D. Pertahanan dan keamanan
27. Berikut ini yang bukan merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai calon kepala daerah dan calon
wakil kepala daerah adalah....
A. WNI yang bertakwa kepada Tuhan YME C. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara
B. Memiliki kekayaan yang cukup D. Sehat jasmani dan rohani
28. Sumber-sumber penerimaan daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 33 tahun 2004 antara lain berasal dari ..
A. Hasil pajak daerah
B. Pendapatan kekayaan penyelenggara daerah
C. Pungutan kepada pengusaha
D. Perusahaan keluarga kepala daerah
29. Berikut yang tidak termasuk perangkat daerah adalah...
A. Sekretariat daerah C. Lembaga teknis daerah
B. Dinas daerah D. Organisasi massa (Ormas)
30. Fungsi badan perwakilan Desa (BPD) antara lain ....
A. Menurunkan kepala desa kalau tidak sejalan dengan kebijakan BPD
B. Menetapkan peraturan desa (Perdes) bersama kepala desa
C. Ikut terlibat dalam pemerintahan desa
D. Mengelola bantuan/subsidi dari pemerintah seperti raskin dan bantuan langsung sementara masyarakat.
31. Rancangan peraturan yang dibuat oleh bupati atau walikota harus mendapat persetujuan dari ...
A. DPR RI B. BPD C. DPD D. DPRD
32. Kabupaten yang berbatasan dengan kabupaten Indramayu di sebelah barat adalah...
A. Kab. Cirebon B. Kab. Kuningan C. Kab. Majalengka D. Kab. Subang
33. Berikut ini yang bukan tujuan dari pembuatan kebijakan publik, adalah....
A. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat C. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
B. Melindungi hak masyarakat D. Memberikan kekuasaan tanpa batas kepada daerah
34. Suatu peraturan daerah dikatakan sah apabila ...
A. Dinyatakan telah berlaku
B. Diajukan atau diputuskan dalam sidang DPRD
C. Disetujui DPRD dan disahkan kepala daerah
D. Diumumkan kepada masyarakat umum
35. Partisipasi dan pro aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah sangat penting karena...
A. Pemerintah akan mudah memaksa masyarakat supaya mematuhi kebijakan publik tersebut
B. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama demi terwujudnya kesejahteraan bersama
C. Masyarakat berhak menuntut segala kebutuhannya kepada pemerintah
D. Masyarakat adalah objek pelaksanaan kebijakan publik
36. Contoh peran serta masyarakat dalam pemerintahan adalah ...
A. Membantu petugas sensus penduduk dalam mendata jumlah penduduk
B. Melaksanakan siskamling di lingkungan masing-masing
C. Membentuk karang taruna
D. Memelihara hewan langka yang dilindungi negara
37. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan menuju terwujudnya keadilan sosial sangat ditentukan oleh ....
A. Kemajuan dan kecanggihan teknologi
B. Besarnya dana yang tersedia
C. Partisipasi seluruh warga negara beserta pemerintah
D. Sarana dan prasarana yang ada
38. Peraturan yang dihasilkan kepala daerah dan DPRD adalah ....
A. Undang-undang C. Peraturan presiden
B. Peraturan pemerintah D. Peraturan daerah