Baca tanpa iklan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji mempertanyakan siapa yang akan brtanggung jawab atas anak yang masih dibawah umur ikut dalam aksi mahasiswa bahkan melakukan orasi dengan memaki dan juga intens ikut dalam rapat persiapan demo.
Selaku Gubernur Kalbar, Sutarmidji menegaskan dirinya tidak boleh membiarkan anak tersebut di ekploitasi.
Kasus ini bisa menjadi pelajaran berlanjut. Kalau hanya sekedar memaki lalu dimaafkan.
Maka kedepan bisa saja terulang lagi karena tidak ada hukumannya.
Sutarmidji menyampaikan bahwa apabila banyak yang ingin membela pendemo yang memaki dirinya tidak apa-apa.
Sutarmiji mengatakan bahwa dari awal izin untuk melakukan demo adalah mahasiswa, kenapa ada pelajar bahkan disuruh orasi.
Dikatakannya bahwa dalam pasal 15 UU Tentang perlindungan anak bahwa dilarang melibatkan anak di dalam kegiatan politik maupun sebagainya.
“Kenapa dia lakukan dan dia ini intens ikut dalam rapat persiapan demo dan dia berorasi malam itu di Digulis sambil merokok. Saya ingin menyelamatkan anak ini karena masa depan masih panjang jangan sampai termasuk kategori ekploitasi,” ujarnya, Jumat 13 November 2020.
Ia mengatakan apabila masalah ini mau dibawa ke pengadilan. Ia pastikan salah karena dari aspek hukum apapun dan cari guru besar dari mana pun tidak ada yang bilang ini benar.
Tapi jangan sampai terulang perlu edukasi dan pemahaman.
Baca juga: Alasan Gubernur Sutarmidji Lapor Pendemo yang Memaki Dirinya: Korlapnya Harus Tanggung Jawab
Kalau misalnya mengatakan gubernur tidak konsisten dalam penolakan UU Omnibuslaw karena bukan menjadi kapasitas Gubernur untuk menolak suatu UU karena gubernur sebagai penyelenggara negara.
“Ketika UU sudah diundangkan maka berlaku untuk semua orang, kalau saya tidak menerapkan saya akan melanggar sumpah jabatan. Maka saya bisa diberihentikan,” tegas Sutarmidji.
Sutarmidji mengatakan kemarin hanya menyampaikan aspirasi dari pendemo bukan kapasitasnya untuk menolak, tapi hanya sebagai fasilitator.
“Jadi tidak konsistennya dimana orang UU belum diterapkan PP nya belum ada. Makanya buat kajian untuk masukan apa yang ditolak. Makanya harus diskusi cukup 10-15 orang tapi ini mau seluruhnya emangnya mau diskusi apa maki-maki gitu,” jelasnya.
Dijelaskan Sutarmidji, memaki karena tidak bisa ketemu gubernur padahal dirinya sudah menjelaskan bahwa ada acara penting untuk kepentingan masyarakat Kalbar.