Baca tanpa iklan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Sidiq Handanu menyampaikan hingga saat ini pihaknya telah menerima 460 Pcs rapid test.
Sebagian disebutnya sudah dipakai dan digunakan pada pasien dalam pengawasan (PDP) serta orang dalam pemantauan (PDP) yang beresiko.
Selain itu, rapid test juga digunakan untuk para petugas medis yang mempunyai resiko terjangkit virus corona atau Covid-19.
Dari jumlah yang ada, menurut Handanu 184 Pcs rapid test telah digunakan pihaknya.
• Virus Corona Bikin Ustadz Dasad Latif Kirim Anak & Istri ke Kampung, UAS: Lebih Parah dari Lockdown
"Kita sudah menggunakan 184 Pcs rapid test untuk memeriksa masyarakat Pontianak," ucap Handanu saat diwawancarai, Selasa (7/4/2020).
Sementara hasil dari pemeriksaan 184 orang dengan rapid test tersebut, ia menegaskan ada enam orang dinyatakan hasilnya reaktif terhadap virus corona atau Covid-19.
"Ada enam yang hasilnya reaktif corona dari pemeriksaan kita," ucap Handanu.
Sebagian yang dinyatakan reaktif atau positif hasil rapid test yang memiliki tingkat akurasi 70 persen, saat ini diisolasi di rumah sakit dan ada tiga orang dikarantina ketat di rumahnya masing-masing.
Mereka yang hasilnya rapid testnya menunjukan hasil reaktif corona, maka diambil lagi sampel cairan ditenggorokan untuk dilakukan uji laboratorium.
"Yang reaktif diambil swab untuk kepastian hasil dengan PCR, dan hasil labnya belum keluar," pungkas Handanu.
Wanita di Pontianak Meninggal Dunia
Seorang perempuan berusia 68 tahun ditemukan telah meninggal dunia sekitar pukul 20.00 dikediamannya di Jalan Johar Pontianak, Senin (6/4/2020).
Menurut keterangan Kepala Dinas Kesehatan, Harisson yang memantau langsung evakuasi mayat perempuan 68 tahun ini mengatakan bahwa mayat langsung dibawa kerumah sakit RSUD Soedarso .
Ia mengatakan bahwa ibu ini diperkirakan telah meninggal selama dua hari dan sudah tercium bau tidak sedap.
“Ibu berumur 68 tahun ini menurut adiknya pernah melalukan perjalanan bersama pasien PDP yang telah meninggal dan dinyatakan terkonfirmasi Covid-19 yang pernah pergi ke acara Sajadah Fajar di Kapuas Hulu,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa mayat sudah dievakuasi oleh Dinkes Kota Pontianak untuk dibawa ke RSUD Soedarso untuk dilakukan penatalaksanaan jenazah sesuai prosedur yang sudah ditetapkan dan malam ini juga akan di kuburkan.
“Saat ini yang menjadi kesulitan kita bahwa kelompok sajadah Fajar itu ketuanya sama sekali tidak mau menyerahkan nama peserta kelompok Sajadah Fajar yang datang ke Kapuas Hulu,” ujarnya.
Hal inilah yang menjadi masalah tersendiri kalau mereka yang ikut pergi ke Sajadah Fajar tertular maka akan menularkan kepada orang lain.
“Saya harapkan ketua kelompok Sajadah Fajar menyerahkan daftar peserta ke Kapuas Hulu untuk diserahkan ke Dinkes Kota Pontianak untuk dilakukan tracing dan rapid test,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa hal ini jangan dibiarkan yang menyebabkan nantinya anggota jamaah sakit lalu menularkan kepada orang lain .
“Saya harapkan semua jamaah Sajadah Fajar yang mengikuti ke Kapuas Hulu harap melapor ke Dinas Kesehatan Kota Pontianak," jelasnya.
"Jadi karena Dinkes Kota tidak mendapatkan nama-nama lengkap dari anggota Sajadah Fajar termasuk ibu ini namanya tidak didapatkan oleh dinas kota dan tidak sempat dilakukan kontak tracing dan rapid test ,” tambah Harisson.
Jika kemaren diketahui bahwa dia termasuk yang pergi ke Sajadah Fajar maka kalau dia dalam keadaan sehat akan menjadi ODP tapi kalau sakit menjadi PDP.
Namun ibu ini tdak masuk dalam daftar karena tidak diketahui.
“Kita tidak bisa masukan ibu itu ke kluster sajadah fajar karena kita tidak tahu karena belum dilakukan rapid test dan belum dilakukan pemeriksaan PCR dan belum diketahui penyebab kematiannya,” tandas Kepala Dinas Pemprov Kalbar
Sementara pengambilan sampel untuk ditest harus menggunakan spesimen tenggorokan.
Kalau orangnya hidup virus masih hidup kalau sudah jadi mayat virus sudah menyebar tidak lagi di tenggorokan.
“Kalau kita mau pakai darah tapi darah sudah beku tidak bisa digunakan lagi,“ ucapnyaz
Ia menegaskan apabila Ketua Sajadah Fajar tidak mau menyerahkan nama peserta yang ikut, maka akan dilaporkan ke polisi supaya menyerahkan namanya.
“Saya berharap masyarakat Kalbar untuk tinggal dirumah dan bekerja di rumah karena saat ini kita tidak tau siapa yang sudah tertular jika mau keluar gunakan masker dan cuci tangan dan pada saat pulang kerumah ikuti protokol yang telah ditetapkan,”pungkasnya.
Sutarmidji Meradang
Gubernur Kalbar, Sutarmidji meradang pada perusahaan plat merah yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Kalbar.
Sutarmidji, menilai BUMN tidak ada kepedulian terhadap masyarakat yang saat ini tengah terdampak pandemi corona atau Covid-19.
Menurutnya hingga saat ini dimana dampak corona cukup luas, belum ada kelihatan dari Badan Usaha Milik Negara yang ada di Kalbar untuk membantu masyarakat sekitarnya.
"BUMN itu banyak basa-basi dan alasan, seperti harus minta izin ini, izin kesitu. Izin dengan si ini atau dengan si itu, akhirnya angin juga," ucap Sutarmidji meradang melihat BUMN tidak peduli terhadap masyarakat, Senin (6/4/2020).
Ia menyebutkan tidak mau lagi membantu BUMN, kalau perusahaan plat merah itu tak mau membantu dan tidak peduli dengan masyarakat Kalbar.
Saat ini banyak perusahaan plat merah di Kalbar yang bergerak di berbagai sektor dan setiap tahunnya mengambil sumber daya alam di Kalbar tapi saat seperti ini tidak peduli dengan masyarakat Kalbar.
Bahkan menurutnya bisa saja izin konsesi perusahaan atau izin lainnya dicabut agar tidak lagi beroperasi di Kalbar.
Sutarmidji juga berterimakasih pada beberapa perusahaan yang sudah membantu masyarakat sekitarnya guna meringankan beban mereka.
Midji, meminta kepala daerah proaktif dalam membantu masyarakatnya.
Bahkan dirinya meminta masyarakat mencatat apa yang dilakukan oleh kepala daerahnya.
"Kepala daerah harus aktif, masyarakat liat aja, catat aja apa yang telah dibuat. Sekalipun ditunda, kan Pilkada tetap ada. Saya pantau terus daerah-daerah dan saya tugaskan orang-orang untuk memantau," ucap Midji.
Kemudian dia menjelaskan terkait penanganan corona, ada yang berbeda pandangan antara rumah sakit dengan dinas kesehatan setempat.
"Dinas kesehatan ada yang beda pandang menangani pasien yang positif, tapi bugar dengan rumah sakit dan membuat bupati bingung, padahal cukup siapkan tempat isolasi aja," ujarnya saat memberikan pandangan pada kepala daerah tingkat dua. (*)
Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak