Baca tanpa iklan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah menjanjikan kompensasi bagi warga yang tak mudik ke kampung halamannya.
Hal itu dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau covid-19.
Janji kompensasi itu diungkapkan langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan seperti dilansir Kompas.com, pada Kamis (2/4/2020).
Maka dari itu, Luhut meminta perantau di Jakarta tak mudik karena dapat menularkan Covid-19 kepada keluarga mereka di daerah.
Apalagi, dikatakan, saat ini Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah pasien Covid-19 terbanyak.
Karena itu, bagi mereka yang tak mudik, Luhut mengatakan, pemerintah menjanjikan kompensasi untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari selama di Jakarta.
"Jadi kami imbau kesadaran bahwa kalau Anda mudik pasti bawa penyakit. Hampir pasti bawa penyakit. Dan kalau bawa penyakit, di daerah bisa meninggal, bisa keluargamu. Makanya kami anjurkan tidak mudik," ujar Luhut usai rapat bersama Presiden, melalui sambungan konferensi video.
"Karena tidak mudik maka kami beri kompensasi dan itu kami lakukan. Pertimbangan utama kami supaya ekonomi tidak mati sama sekali. Setelah kami hitung, ini pilihan yang terbaik," ucap Luhut.
• Gaya Baru Bupati Kubu Raya Rapat Bersama Forkopimda saat Wabah Covid-19, Keluarkan Surat Edaran Lagi
Ia mengatakan, Indonesia tidak memberlakukan lockdown seperti di India, Malaysia, dan China.
Opsi lockdown tidak diambil lantaran akan sangat merugikan masyarakat menengah ke bawah.
"Setelah kami hitung, ini pilihan yang terbaik. Katakan kita lockdown (seperti) di India, Malaysia, di China itu juga hanya di Hubei," ujar Luhut.
"Makanya dari pertimbangan semua itu, kami sarankan ke Presiden dan Presiden lebih jernih, kalau itu dilakukan maka dampak yang paling kena adalah masyarakat terbawah," kata dia.
Aksi Besar-besaran
Pemerintah akan melakukan aksi kampanye besar-besaran untuk mengimbau masyarakat agar tidak mudik ke kampung halaman.
Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona penyebab Covid-19 yang kemungkinan akan dibawa pemudik ke kampung halamannya.
"Pemerintah pusat akan menggencarkan kampanye secara besar-besaran untuk tidak mudik agar bisa menahan laju persebaran virus korona atau Covid-19," kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman usai rapat terbatas membahas mudik lebaran, Kamis (2/4/2020).
Fadjroel menyebut, kampanye untuk tidak mudik ini akan melibatkan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan publik figur. Meski demikian, pemerintah juga tidak menerbitkan larangan untuk mudik.
Keputusan kembali diserahkan kepada masing-masing masyarakat.
"Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H," kata Fadjroel.
• Wagub Kalbar Ria Norsan Sebut Salat Jumat di Masjid Mujahidin Besok Masih Ditiadakan
Meski demikian, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) setibanya di kampung halaman.
Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Presiden Joko Widodo juga mengingatkan pemerintah daerah tujuan untuk membuat kebijakan khusus terkait para pemudik ini sesuai protokol kesehatan WHO dengan sangat ketat.
"Presiden Joko Widodo sekali lagi mengingatkan bahwa tugas Kabinet Indonesia Maju dan pemerintah daerah adalah mencegah penyebaran Covid-19 secara rasional dan terukur. Prinsip pemerintah, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," kata Fadjroel.
Sebelumnya, Jokowi mengusulkan mengganti jadwal mudik pada hari libur nasional setelah Hari Raya Idul Fitri.
Hal itu diusulkan Jokowi untuk menenangkan masyarakat yang berpotensi tak bisa mudik di tengah wabah Covid-19.
"Saya melihat ini untuk mudik ini dalam rangka menenangkan masyarakat. Mungkin alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya. Ini mungkin bisa dibicarakan," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas soal mudik melalui sambungan konferensi video, Kamis.
Ia juga mengusulkan nantinya pada hari libur pengganti mudik itu, pemerintah akan menyediakan fasilitas dan infrastruktur khusus mudik sebagaimana dilaksanakan di kala mudik Lebaran.
Nantinya, pemerintah daerah bisa menggratiskan tempat-tempat wisata milik mereka agar ramai dikunjungi masyarakat.
"Saya kira kalau skenario-skenario tersebut dilakukan kita bisa memberikan sedikit ketenangan pada masyarakat," lanjut Jokowi. (**)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Minta Warga Tak Mudik, Pemerintah Janjikan Kompensasi, https://nasional.kompas.com/read/2020/04/02/14103761/minta-warga-tak-mudik-pemerintah-janjikan-kompensasi dan Pemerintah Bakal Gencar Kampanyekan Imbauan Jangan Mudik, https://nasional.kompas.com/read/2020/04/02/12462671/pemerintah-bakal-gencar-kampanyekan-imbauan-jangan-mudik?page=all#page3