Baca tanpa iklan
PONTIANAK - Dalam rapat kerja komite 1 dengan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Maria Goreti berharap ASN semakin profesional.
Ia pun berharap kepada Menpan RB Tjahjo Kumolo untuk memperhatikan orang daerah dalam perekrutan ASN, bagaimana menjadikan ASN yang netral, dan membawa ASN yang profesional.
"Kami di intern KemenPAN RB sudah selesai dalam proses perampingan birokrasi agar lebih efektif dan efisien“ ujar Tjahjo baru-baru ini.
Tjahjo pun mengatakan sudah melakukan kerja sama antar departemen seperti BUMN, Kemenkeu, KPK, untuk mulai menyederhanakan dalam perampingan birokrasi.
• Percepat Perizinan, Sutarmidji akan Evaluasi Kinerja ASN Pemprov Kalbar
Di tataran pemerintah daerah khususnya provinsi, dari 34 provinsi yang baru dapat menyelesaikan reformasi baru satu, yaitu provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sementara itu, Maria Goreti dalam rapat kerja antara Komite 1 DPD RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menyampaikan apresiasi atas penjelasan Kementerian PANRB RI dalam rangka membahas evaluasi pelaksanaan UU ASN dan program reformasi birokrasi khususnya terkait penyederhanaan birokrasi.
Komite 1 pun mendukung upaya reformasi birokrasi dengan melaksanakan sistem merit dibidang perencanaan, pengadaan (rekrutmen); pengembangan kapasitas; penilaian kinerja dan penghargaan; pengembangan karier, peningakatan kesejahteraan ASN.
Komite 1 meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kondisi daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi di daerah khsususnya daerah terpencil, perbatasan, dan rawan bencana.
Selain itu juga mendukung kebijakan pemerintah menyederhanakan birokrasi menjadi dua level (eselon 1 dan eselon 2 demi terwujudnya birokrasi yang netral, profesional, efektif, dan efisien guna mendukung kinerja pemerintah.
Lebih lanjut, Komite 1 mendukung kebijakan kementerian PAN RB dalam melaksanakan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah secara bertahap.
Disamping itu, pemerintah diminta menyiapkan daerah percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah.
Selain itu, Komite 1 sepakat untuk saling bersinergi dalam rangka pelaksanaan program-program pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi serta pembangunan daerah. (*)
Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak