Baca tanpa iklan
SAMBAS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas, siang tadi melaksanakan Rapat Paripurna untuk mendengarkan pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Sambas.
Pada kesempatan itu, Perwakilan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sambas, Erwin Johana mengatakan sesuai dengan yang telah di amanatkan dalam Permendagri No 33 Tahun 2019 tentang penyusunan APBD.
Maka APBD Kabupaten Sambas, harus sejalan dengan upaya percepatan pembangunan infrastruktur untuk meletakan pondasi pembanggunan yang berkualitas.
Erwin mengatakan Pihaknya memandang bahwa upaya pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah orientasi dan tujuan utama dalam pembangunan.
• DPRD Sambas Jadwalkan Pembahasan RAPBD 2020 Pekan Depan
• DPRD Sambas Mulai Bahas Rencana APBD 2020
• Anggota DPRD Sambas Eko Suprihatino Minta Pemkab Kenalkan Warisan Budaya Tak Benda Pada Anak-anak
"Sehingga setiap rupiah yang dianggarkan dan dikeluarkan dalam APBD harus berbanding lurus dengan capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas," ujarnya, Kamis, (14/11/2019)
Sementara itu, untuk Raperda Penanggulangan Bencana Daerah, PKB berpandangan Penting agar bisa mendeteksi dini bencana di Sambas.
"Untuk yang terkait raperda penanggulangan bencana daerah. Kita berharap kepada pemerintah daerah lebih tanggap terhadap Bencana Daerah membuat program early warning system agar dapat mendeteksi bencana yang terjadi sehingga dapat mengatasi bencana daerah dengan cepat," ungkapnya.
Sementara itu, untuk Raperda terhadap perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan.
PKB berharap kedepannya pemerintah daerah harus tegas dan melakukan evaluasi setiap saat kepada Perum DAM, hal ini agar perkembangannya bisa dipantau secara berkala.
"Kemudian didalam pemilihan Direktur harus lebih selektif profesional dan diutamakan yang berpengalaman dibidangnya tidak berdasarkan kepentingan pribadi ataupun organisasi akan tetapi untuk kepentingan bersama," tutupnya.