Baca tanpa iklan
Sikapi Kelangkaan Gas Elpiji Bersubsidi, KAHMI Dorong DPRD Gunakan Kewenangan
KETAPANG - Menyikapi sering langkanya elpiji 3 Kg bersubsidi di Kabupaten Ketapang, Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menggelar audiensi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (4/11/2019).
Dalam pertemuan itu, KAHMI mendorong DPRD melakukan fungsi pengawasan serta mencari solusi terhadap persoalan yang kerap terjadi atas kelangkaan elpiji bersubsidi di Ketapang hingga berdampak pada tingginya harga.
Koordinator Presidium KAHMI, Riduan SP mengatakan, kelangkaan elpiji di Ketapang seolah menjadi persoalan musiman, terbukti saat ini kembali terjadi. Menurutnya, kalaupun ketersedian elpiji ada harganya sangat tinggi.
Baca: FOTO: Tanam Padi Millenial di Kubu Raya
Baca: Kodam XII Tanjungpura Adakan Berbagai Kegiatan Dukung Desa Mandiri
"Kelangkaan yang terjadi berdampak pada tingginya harga, bahkan jauh ditas Harga Eceran Tertinggi. Soal tingginya harga tidak hanya terjadi di perhuluan, di kota juga sama," kata Riduan saat ditemui usai audiensi.
Riduan menyebutkan, memang persoalan elpiji bukan merupakan domain KAHMI maupun DPRD.
Namun menurutnya hal tersebut perlu disikapi bersama secara serius guna mencari akar permasalahan dan solusi.
Menurut Riduan, saat ini semua hanya menduga permasalahan kelangkaan muncul akibat distribusi yang kacau dan kurangnya kuota. Untuk mengetahui detailnya, DPRD harus menggunakan kewenangan, salah satunya memanggil pihak terkait.
"Jika kelangkaan disebabkan kacaunya distribusi, DPRD punya kewenangan mendorong pemerintah melakukan sidak, baik ke tempat yang dilarang menggunakan elpiji subsidi maupun pangkalan," sebutnya.
"Jika persoalannya adalah kuota elpiji kurang, kita minta DPRD memanggil Pemerintah serta merekomendasikan penambahan kuota. Intinya DPRD perlu action," timpalnya.
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak