Baca tanpa iklan
Soal Pembentukan Kabupaten Sambas Utara, Panitia Sebut Tunggu Persetujuan DPRD dan Bupati Sambas
SAMBAS - Panitia Pembentukan Kabupaten Sambas Utara (KSU) menggelar audiensi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas.
Dalam kesempatan itu, Kedatangan rombongan KSU yang dipimpin oleh Misni Safari. Ia menyampaikan, kedatangan itu adalah untuk menyampaikan tahapan-tahapan dan syarat-syarat pembentukan KSU.
"Alhamdulillah tahapan-tahapan sudah kita lalui, mulai dari persetujuan masyarakat desa melalui Musdes, hingga kita bisa menyiapkan persyaratan administratifnya. Karena sebagaimana regulasi yang ada, minimal 75 persen dari total Desa, untuk bisa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya," Kamis (9/5/2019).
Baca: Mengapa Kabupaten Sambas Perlu Dimekarkan?, Ketua Dewan Pakar KSU Beberkan Alasan Wacana Tersebut
Baca: Proses Pembentukan Kabupaten Sambas Utara, Erwin: Perhatikan Tapal Batas
"Dan sekarang dari 71 Desa di yang ada di KSU, sudah 54 Desa yang setuju dan menyetujui melalui Musdes," ungkapnya.
Setelah syarat persetujuan 75 persen Desa, dan administratif selesai. Maka langkah selanjutnya adalah meminta persetujuan DPRD dan Bupati Sambas.
"Dan untuk persyaratan kedua adalah meminta persetujuan dari ketua DPRD dan Bupati Sambas. Oleh karenanya, hari ini kita melakukan audiensi ke DPRD dan proposal sudah diserahkan, nanti tinggal di telaah oleh DPRD," jelasnya.
Ia katakan, sebetulnya hari ini juga dijadwalkan untuk audiensi dengan Pemkab Sambas, melalui Tapem.
"Namun karena pimpinan belum siap, maka pertemuan harus di-pending. Dan ini adalah sebuah langkah maju dari KSU, sekarang bolanya di Pemkab Sambas untuk menyetujuinya," bebernya.
Baca: VIDEO: Sambutan Pimpinan DPRD Kabupaten Sambas, di Audiensi KSU
Baca: Panitia Pembentukan Kabupaten Sambas Utara, Audiensi ke DPRD Kabupaten Sambas
Selanjutnya, setelah persetujuan DPRD dan Bupati. Maka akan diteruskan ke Provinsi untuk di setujui DPRD Provinsi dan Gubernur, yang kemudian di teruskan ke pusat, melalui Kemendagri.
"Setelah DPRD dan Bupati menyetujui, maka dengan dilampirkan surat persetujuan bersama. Maka diserahkan ke provinsi, untuk di dorong persetujuan antara DPRD Provinsi dan Gubernur, lalu selanjutnya di lanjutkan ke pusat melalui Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, dan nanti di serahkan ke DPR RI Komisi II dan Komite 1 DPD RI," tutupnya. (One)