Hacker Pilpres 2019, Viryan Azis Sebut Ada Serangan Hacker dari Dalam Negeri

"Sampai sekarang sistem KPU masih diretas terus. Sampai kita membersikan, memperkuat, ya Anda lihat sistem apapun di manapun lah pasti potensi untuk diserang itu ada," tambahnya.

Arief menjelaskan sejak awal sebenarnya KPU sudah melakukan antisipasi terhadap serangan siber dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Namun, upaya peretasan terus datang dan tak bisa dihindari.

"Pasti kalau sudah ditutup lubang yang di kanan dia nyari yang di kiri. Tutup kiri, dia nyari di tengah. Tutup tengah cari yang di atas. Seterusnya. Selalu begitu," kata dia.

Arief menambahkan, hasil rekapitulasi suara Pilkada yang diunggah di laman KPU tidak bisa dijadikan keputusan untuk menetapkan pasangan kepala daerah secara definitif.

Penetapan kepala daerah terpilih akan dilakukan secara berjenjang melalui berita acara yang dibuat dari TPS, PPK, KPU Kota sampai Kabupaten.

"Sistem kita masih ada, masih jalan, data yang sudah masuk disimpan oleh KPU. Tetapi untuk menghindari daripada dibuka serangan masuk terus, lalu masyarakat tambah bingung, informasi ini kok naik turun, maka ini kita hold," ujarnya.

Pantauan Kompas.com, infopemilu.kpu.go.id tidak bisa diakses.

Sebelumnya, laman itu berisi data pilkada 2015, 2017, dan 2018. Termasuk daftar parpol yang ikut pemilu 2019. Laman itu diakses masyarakat luas untuk memantau hitung cepat Pilkada 2018 yang dilakukan KPU.

Disisi lain, Polri memastikan tim sibernya ikut memantau laman infopemilu.kpu.go.id menyusul adanya peretasan yang dilakukan para peretas terhadap sistem di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, saat ini KPU terus melakukan perbaikan sistem. Sementara Polri mencari dalang peretasan tersebut.

"Kami dari Direktorat Siber juga ikut memantau siapa-siapa ini yang main. Kami sudah tahu lah," ujar Setyo di Jakarta, Senin (2/7/2018).

Setyo juga menjelaskan bahwa KPU sengaja menutup sementara laman infopemilu.kpu.go.id selama perhitungan suara hasil Pilkada Serentak 2018.

Langkah itu untuk mengantisipasi serangan susulan peretas. Polri meminta publik tidak berspekulasi terkait adanya peretasan tersebut.

Misalnya, menyimpulkan terjadinya perubahan jumlah suara pilkada.