Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Pontianak; Syahroni
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Heri Mustamin menyatakan persoalan adanya pengeluaran surat Uji KIR palsu bukan hal yang kecil, ini kejadian yang patut mendapat atensi besar dan serius dari Pemerintah Kota Pontianak.
Ia menjelaskan yang namanya pemalsuan itu jelas perbuatan pidana. Ia memina kepala daerah atau pejabat yang berkaitan dengan dinas terkait harus segera bertindak.
Bahkan apabila diperlukan kalau terbukti setelah diselidiki, pelajaran yang diberikan menurutnya tidak hanya di ingatkan tetapi lebih dari itu, karna sudah memalsukan.
"Dampak dari pemalsuan ini bukan hanya soal pidana, tapi ini berdampak keselamatan bagi kendaraan itu sendiri. Kelayakan kendaraan itu menjadi ukuran untuk keselamatan. Kalau dia kendaraan umum tentu ini akan membahayakan bagi penumpang umum. Kalau kelayakan anggkutan barang juga pasti keselamatan orang juga karena itu ukurannya layak tidak layak kendaraan," ucap Heri Mustamin saat diwawancarai, Selasa (12/3/2019).
Baca: DPD Organda Kalbar Kecewa Ada Oknum Pemalsu Surat KIR
Baca: Dishub Kota Pontianak Ungkap Surat Uji KIR Palsu, Ada Oknum LLAJ yang Terlibat
Baca: Tahanan Polsek Pontianak Barat Memutuskan Jadi Mualaf, Terkesan Lihat Teman Satu Selnya Salat
Selanjutnya ia tegaskan, pemalsuan ini tentunya ada kerugian yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah atau retribusi yang dipungut oleh dinas terkait.
"Tentu kasus ini menjadi serius, karena ppersoalan di Pemkot ini saya rasa sudah banyak. Saya lihat sudah mulai tidak disiplin, bukan hanya di kasus ini saja yang menjadi masalah. Tetapi di beberapa instansi juga kayak nya sudah tidak terkontrol dengan baik," tegasnya.
Ia menyarankan kepada kepala daerah khususnya wali kota, jangan kendor dalam memonitor kegiatan yang ada disetiap OPD .
"Karena selama ini apa yang diletakkan wali kota sebelumnya, sudah bagus semua kota Pontianak ini. Tapi sekarang ini banyak pelayanan yang sudah mulai kendor kedisiplinannya. Misalnya muncul lagi ini masalah di KIR. Saya dengar juga berkaitan dengan pelayanan dinas lainnya," jelas politisi Golkar ini.
Tak hanya oknum yang membawa kendaraan saja yang harus diberikan sanksi, namun Heri meminta oknum petugas yang bekerjasama juga harus ditindak tegas.
"Jangankan ada kerugian, tidak ada kerugian pun pemalsuan tersebut sudah masuk pidana. Apalagi dengan pemalsuan ini pasti ada pendapatan dari pemalsuan ini. Ini ada pendapatan daerah yang harusnya masuk ke kas daerah tapi tidak masuk karena ada pemalsuan,"sebutnya.
Ia pikir untuk ada efek jera nya sebaiknya wali kota segera melakukan tindakan karena ini sudah ada fakta fakta yang jelas.
"Ini harus di usut tuntas, ini bukan hanya sekedar menyangkut pelayanan tetapi juga menyangkut keselamatan. Kalau sudah menyangkut keselamatan tidak ada lagi toleransi," kata Ketua DPD Golkar Pontianak ini. Ia merasa perihatin karena mendengar langsung pelayanan di Pemkot Pontianak sudah kendor.