Baca tanpa iklan
JPPR Harap Sortir Surat Suara Tak Terkesan Asal-Asalan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Satu diantara pemantau pemilu tersertifikasi, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) berharap dalam proses sortir surat suara tidak terkesan asal-asalan mengingat waktu yang mepet dengan menuju Pemilu 2019.
"Saat ini pensortiran kertas suara sedang dilakukan oleh penyelenggara, KPU dan Bawaslu harus memastikan proses Sortir surat suara harus berjalan sesuai dengan prinsip dan acuan standar seperti tepat jumlah dan tepat jenis serta pengecekan surat suara rusak tidak sekedar asal-asalan karena ini menjadi pijakan dasar bagi peneyelenggara dan harus diawasi karana jika terjadi kesalahan dalam mensortir maka akan mengganggu proses pemungutan dan penghitungan suara," kata Korwil JPPR Kalbar, Ajie Kurniawan, Jumat (01/03/2019) kepada Tribun.
Diterangkanny, JPPR saat ini memiliki jaringan di 8 Kabupaten Kota se-Kalbar yang telah pada bekerja untuk melakukan pemantauan di daerahnya.
Baca: BMKG Prediksi Melawi Diguyur Hujan Lokal pada Dini Hari Nanti
Baca: Sporta Indonesia Komitmen Kembangkan Olahraga di Kalbar
Baca: Kancil BBK Incar Poin Penuh
"Beberapa daerah sudah melakukan koordinasi ke Bawaslu kab/kota dalam hal pengawasan partisipatif. Yang kita tekan kan kepada seluruh jaringan di daerah bahwa tahapan pungut hitung harus betul-betul di kawal hingga selesai," katanya.
Diungkapkannya pula, tahapan Pungut Hitung menjadi tahapan paling krusial dalam pemilu 2019.
Hal ini mengingat kertas suara terdapat 5 jenis surat suara jumlahnya sangat banyak, ini menjadi sangat penting peran dari KPPS.
Selain harus memahami alur dari pemungutan suara, kata dia, KPPS juga harus teliti dalam perhitungan dan laporan dalam penulisan hasil rekapitulasi yang dituangan di dalam C1 plano.
Untuk meminimalisir itu, Ajie menerangkan jika Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Korwil Kalimantan Barat Berharap KPU harus serius dalam Bimtek yang akan dilakukan kepada seluruh anggota KPPS yang di pilih oleh PPS masing-masing kelurahan/desa setempat.
"Menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Urgensi tahapan pungut hitung menjadi penting yang bisa mempengaruhi kelancaran pemilu. Sebab jika hal tersebut tidak serius dilakukan oleh penyelenggara, akan membuka potensi-potensi kecurangan di ujung tombak penyelenggaraan pemilu," harapnya.
JPPR, kata dia, juga sudah mengidentifikasi beberapa potensi kerawanan tahapan pungut hitung seperti adanya logistik yang tidak tepat sasaran pada saat pendistribusian, baik dari KPU Kab/Kota ke Kecamatan maupun ke TPS.
Adanya surat suara yang tertukar, antar dapil, antar TPS dan antar kelurahan
hingga jumlah surat suara dan sertifikat berita acara pada saat pencetakan harus seusai dengan jumlah yang sudah ditentukan.
"Ketidakpahaman KPPS akan mengganggu proses pemungutan dan penghitungan suara, dan pendistribusian logistik pemilu harus sesuai akan mempengaruhi kelancaran tahapan pemilu," tukasnya.