Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat, H Suriansyah menegaskan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat dorong percepatan pemekaran wilayah calon Provinsi Kapuas Raya tentunya patut diapresiasi.
Menurut dia, selayaknya Provinsi Kalimantan Barat harus dimekarkan karena punya wilayah luas dan aksesibilitas belum terlalu baik hingga kini.
Baca: Video Detik-detik Penangkapan Wisnu Wardhana, Nekat Lindas Motor Jaksa
Baca: Sutarmidji Akan Audiensi ke Presiden, Persiapan Provinsi Kapuas Raya Makin Menguat
Baca: Satpol PP Ketapang Benarkan Keluhan Warga yang Mengeluh Terkait Bangunan Sarang Walet Tanpa Izin
“Pemekaran menjadi dambaan masyarakat Kalbar. Baik yang berada di Timur maupun yang berada di Barat Provinsi Kalbar. Kenapa jadi dambaan? Karena menjadi suprastruktur bagi percepatan pembangunan wilayah Kalbar. Ini sebabpemekaran wilayah menjadi urgen,” ungkapnya saat diwawancarai awak media di ruang kerjanya, Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Jalan Ahmad Yani 1, Kota Pontianak, Rabu (9/1/2019) siang.
Politisi Gerindra itu menyadari diperlukan upaya-upaya percepatan untuk mendorong terwujudnya calon Provinsi Kapuas Raya. Diantaranya pembangunan infrastruktur penunjang bagi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kapuas Raya, kesiapan sediakan anggaran pembangunan Provinsi Kapuas Raya untuk dua tahun pertama dan lain-lain.
“Tentu itu sikap yang akan mendorongnya terwujud. Tanpa itu, maka tentu akan lebih sulit lagi,” terangnya.
Namun, ia menyadari permasalahan yang dihadapi sekarang yakni Pemerintah Pusat masih terapkan moratorium bagi pemekaran wilayah di Indonesia. Saat ini, pemerintahan Joko Widodo belum berkenan lakukan pemekaran wilayah.
“Diperlukan lobi-lobi sangat instensif agar pemekaran wilayah ini dimungkinkan diberi kesempatan dan diprioritaskan. Kalau tidak dilakukan lobi-lobi khusus intensif maka akan diperlakukan sama seperti daerah lain. Pemekaran wilayah ditunda sampai waktu yang belum ditetapkan. Sehingga, upaya yang diharapkan oleh Gubernur masih merupakan angan-angan yang belum ada kejelasannya,” imbuhnya.
DPRD Kalbar dukung penuh pemekaran Provinsi Kapuas Raya, sebab menyadari tantangan memajukan daerah hulu dan Timur Kalbar menjadi tantangan sangat berat bagi Pemprov. Pihaknya mendorong agar pembangunan wilayah calon Provinsi Kapuas Raya bisa lebih cepat.
Antara lain, Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar memuat program pembangunan infrastruktur berupa jalan provinsi baru lebih kurang sepanjang 513 kilometer.
“Sebagian harus dialokasikan untuk wilayah Timur agar mempercepat proses pembentukan pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Lalu, upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Nilai Tukar Petani (NTP) dan berbagai bidang seperti kesehatan dan infrastruktur. Tentu akan mempercepat proses pemekaran,” paparnya.
Ketersediaan berbagai fasilitas baik infrastruktur maupun pembangunan lainnya, kata dia, tentu akan memudahkan Pemerintah Pusat mengevaluasi dan menyatakan bahwa calon Provinsi Kapuas Raya adalah daerah layak untuk dimekarkan.
“Apalagi potensi-potensi ekonomi yang ada di wilayah hulu baik Sumber Daya Alam (SDA) seperti hutan, tambang dan sumber daya buatan seperti perkebunan sawit, karet dan sebagainya, itu sangat layak untuk dikembangkan menjadi provinsi yang mandiri,” pungkasnya.