Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Pengamat Pendidikan Kalimantan Barat, Prof Dr Samion menanggapi molornya jadwal pengumuman hasil perangkingan seleksi perekrutan CPNS Tahun 2018. Sebelumnya, pengumuman serentak dijadwalkan pada 29 November 2018. Namun, hingga kini masih banyak Panitia Seleksi Daerah (Panselda) yang umumkan hasilnya karena tunggu pengumuman dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
Simak analisisnya lengkapnya dalam tulisan berikut ini :
“Kita berharap apa yang telah ditetapkan misalnya jadwal pengumuman itu harus dipatuhi. Jangan sampai molor-molor. Karena kalu terlalu molor-molor kita juga khawatir takut ada hal-hal yang justru malah mengarah ke upaya-upaya yang tidak sebenarnya. Itu jadi kekhawatiran kita semua tentunya, terutama para peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Misalnya, yang lulus sekian namun karena molor-molor terus ada potensi nego-nego. Kita tentu tidak mengharapkan seperti itu. Lebih baik coba Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN RB umumkan saja dahulu melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masing-masing di setiap daerah. Setelah itu baru dievaluasi.
Baca: DPRD Kalbar Minta Pemprov Kalbar Terus Galakkan Budaya Konsumsi Protein Hewani
Pada seleksi CPNS 2018 ini, saya sangat menyayangkan dan prihatin dengan kuota yang banyak dan ketentuan passing grade atau nilai ambang batas minimal yang tinggi akhirnya banyak peserta CPNS yang tidak lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
Kita berharap hal seperti itu harus mendapat evaluasi. Khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, agar ada upaya dan respon positif. Jangan sampai rekrutemen ini tidak dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan CPNS.
Apalagi dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Bagaimanapun juga, Kalimantan Barat untuk tenaga guru itu kan masih alami kekurangan luar biasa. Dengan sistem passing grade itu kan akhirnya percuma saja diterapkan.
Oleh sebab itu, saya berharap ada evaluasi yang menyeluruh oleh Pemerintah Provinsi terutama yang berwenang terhadap rekrutmen CPNS itu memberikan tanggapan yang betul-betul menyejukan bagi Kalimantan Barat. Itu harapan kita.
Baca: Hobi Mancing, Kapolsek Mempawah Hulu dapat Ikan Belidak Besarnya Capai 2 Kilogram
Karena kalau ini dibiarkan saja, lalu semua bergantung pada keputusan Pemerintah Pusat tanpa gerakan dari kita, maka saya pikir sama saja. Akhirnya, kita sampai kapanpun mengikuti saja kebijakan dari pusat sehingga Pemerintah Daerah kita dirugikan termasuk masyarakat.
Kita berharap cepat diumumkan sesuai jadwal. Saya tegaskan kembali evaluasi menyeluruh terhadap sistem perekrutan CPNS agar betul-betul ada manfaat dan dampak positifnya bagi Kalbar. Defisit PNS menjadi problem Kalbar hingga kini.
Kalau ini dibiarkan, mau-maunya pusat saja ya repot. Ini harus jadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalbar. Jika sistemnya tetap seperti saat sekarang ini, saya pesimis kuota bisa terpenuhi. Sayang kalau jumlah peminat seleksi CPNS banyak, tapi malah tidak terpenuhi.
Adanya sistem tes lanjutan lewat Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tentu menjadi tantangan bagi peserta seleksi CPNS. Sebab, bisa saja mereka yang sebelumnya tidak lulus passing grade, kemudian karena sistem perangkingan terselamatkan dari SKD dan lanjut tes SKB, tes lagi, lalu bisa saja lulus atau tidak lulus SKB.
Tentu, itu akan menjadi masalah baru, jika ternyata tidak ada yang lulus SKB. Kenapa harus ada tahapan-tahapan tes SKB lagi. Dengan adanya tes-tes berikutnya maka akan tersaingi lagi orang-orang yang betul-betul diharapkan sesuai tes itu.
Jadi, saya tegaskan kembali perlu ada evaluasi menyeluruh dan harus ada sikap dari Pemerintah Provinsi Kalbar terhadap sistem ini.