Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Terkait Pemkot Pontianak yang menetapkan batas minimal nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,7, menurut Anggota DPRD Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar sebetulnua nilai tersebut masih rendah dan standar saja.
"Sebenarnya IPK 2, 7 itu standar lah. Jaman sekarang itu termasuk rendah," ucap Herman Hofi Munawar saat diwawancarai, Senin (8/10/2018).
Baca: Tetap IPK Minimal 2.7, Pemkot Pontianak Masih Diserbu Pelamar Yang Ingin Jadi Pegawai
Pola rekruitmen pegawai menurutnya satu hal yang sangat penting sekali, selain aturan yang telah dibuat pemerintah pusat, daerah juga dapat membuat aturan sendiri sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada. Sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang ada diatasnya.
"Saya melihat ini langkah bagus sebenarnya, dengan IPK 2.7 minimal itu sebenarnya sangat standar, karena kelulusan sekarang malah 3 keatas,"tegas Herman yang merupakan politisi PPP.
Namun Pemkot disarankannya kalau mau mengharapkan kualitas pegawai dari nilai IPK 2.7 itu sebenarnya tidak bisa juga menjadi patokan.
Tapi apa yang dilakukan oleh Pemkot Pontianak ini merupakan usaha untuk meningkatkan SDM dari ASN nya maka boleh saja.
"Seharusnya yang tak kalah penting, harus dilakukan adalah tes kesiapan mental dari calon pegawai itu sendiri. Memang kompetensi secara akademis penting, tapi kemampuan mereka beradaptasi dan melakukan tugas dengan baik jauh lebih penting. Artinya harus ada tes mental yang kuat dan ini rasanya penting sekali,"sebutnya.
Herman Hofi menyarankan adanya tes kesiapan mental untuk mengetahui kesiapan para calon ASN ini, karena tak jarang ASN tak siap beradaptasi dan tak mampu mengembangkannya dirinya karena tak siap mental.