Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ferryanto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH- Gaji guru honor di Kalimantan Barat, khususnya di Kalimantan Barat bisa dikatakan kecil dan menyedihkan, dan hal inipun sudah menjadi sebuh rahasia publik.
Minimnya gaji guru honorer di Kalbar, termasuk Kabupaten Mempawah mendapat perhatian dari pemerhati sosial Mempawah, Mohlis Saka.
Minimnya pembayaran terhadap guru honorer itu dikarenakan adanya Peraturan dari Pusat yang melarang pengangkatan tenaga honor di daerah, tiap – tiap sekolah melalui kepala sekolah pun mengangkat tenaga honor dengan pembiayaan menggunakan dan BOS.
Mohlis menyarankan Pemerintah Daerah harus peka terhadap nasib tenaga honorer, khusunya tenaga pendidikan.
Baca: Gaji Kecil! Guru Honorer Putar Otak Cukupi Kebutuhan Hidup, Ini Yang Mereka Lakukan
Dalam meningkatkan IPM di sebuah daerah, ia mengatakan bahwa kunci utama adalah Pendidikan dan Kesehatan, bilamana keduanya telah baik, maka meningkatlah IPM sebuah daerah.
"Kesehatan dan pendidikan penting di perhatikan ini kebutuhan masyarakat, kesehatan masyarakat butuh pelayanan publik, Pendidikan Penting untuk ke ilmuan,"ungkapnya.
Ia menekankan bahwa Kendati adanya pelarangan Pemerintah Pusat untuk mengangkat tenaga honor, ia menilai Pemda bisa saja melakukan atau membuat sebuah kebijakan lain dengan berkomunikasi dengan DPRD terkait gaji yang layak dan nasib dari para guru honor ini.
Baca: Rayakan Hari Pelanggan Nasional, PLN Sapa Atlet dan Ombudsman
“Bagaimana kita mempunyai sumber daya manusia yang bagus, bila tenaga pendidiknya tidak kita perhatikan, kuncinya ini adalah bagaimana Pemerintah daerah mau bersikap”ujarnya.
Ia menyarankan kepada Pemda, untuk mendata seluruh sekolah terkait tenaga pendidik honor yang ada, kemudian Pemerintah menganggarkan dengan komunikasi dengan DPRD, yang mana selanjutnya dana yang ada di salurkan melalui Dinas terkait melalui program tersendiri untuk pembayaran tenaga honor yang ada di tiap sekolah
“ini data dulu semua sekolah, kemudian mana sekolah yang memang ada guru honor, yang penting prosedurnya sesuai, tidak fiktif, ada orangnya, ada slip gajinya, ada sekolahnya, dan bila semua bisa ada buktinya, dan tidak fiktif, maka tidak masalah,”ungkapnya.
Ia mengatakan bahwa bila memang daerah mau membuat kebijakan, Pusat pasti akan mengaminkan selagi semua tidak ada masalah.
"Masa kita biarkan, orang - orang iniyang berjasa bagi yang mencerdaskan anak bangsa, Kalau kita berpatokan dengan pusat, tapi kita memang butuh, terlebih tenaga pendidik, dan kita tidak mau berkeras, maka kita akan selesai, daerah hancur," ujarnya.
Profesi guru adalah salah satu profesi yang terberat, oleh sebab itu ia berharap, semua guru dapat di berikan upah yang layak.
"Kalau gaji Rp250 ribu, itu kayak kerja rodi jaman penjajahan Jepang, apalagi guru - guru SD, yang memang membutuhkan kesabaran dalam mengajar, jadi Intinya ke Pemerintah daerahm: tukas Mohlis.