Baca tanpa iklan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto akhirnya memastikan kesiapannya untuk kembali menantang (rematch) Joko Widodo dalam Pilpres 2019 mendatang.
Kesiapannya itu disampaikan dalam pidato penerimaan mandat saat Rapat Koordinasi Nasional Partai Gerindra di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Jawa Barat, Rabu kemarin.
Baca: Nyapres 2019, Kader Gerindra Gotong-Royong Bantu Pembiayaan Prabowo Subianto
Baca: Politisi PDIP Sebut Cak Imin Gunakan Jurus Kepiting Soal Deklarasi Cawapres Jokowi
Dalam rapat koordinasi nasional tertutup itu, 34 Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi serta 529 Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Partai Gerindra menyampaikan usulnya agar prabowo maju.
Dengan demikian, mengutip Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani Partai Gerindra resmi mengusung Subianto sebagai calon presiden pada pemilihan umum 2019.
Baca: Lobi Politik Kuda, Prabowo: Saya Siap Nyapres
Baca: Gagal Move On
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selama ini sangat intens dan terfasilitasi beragam agenda bersama Partai Gerindra yang saling menguatkan.
Misalnya saat sama-sama memenangi Pilkada DKI di 2017, selain juga konsisten memosisikan diri di luar pemerintahan sejak kalah dalam pertarungan di Pilpres 2014.
Penegasan Prabowo itu disambut Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang memastikan partainya siap berkoalisi dengan Gerindra, sekaligus memberikan mandat penuh untuk membangun koalisi dan memilih calon wakil presiden.
Sejauh ini PKS masih mengusung 9 nama kadernya yang masih digodok untuk melihat tingkat keterpilihannya. Mereka adalah Ahmad Heryawan, Hidayat Nurwahid, Anis Matta, Irwan Prayitno, M Sohibul Iman, Salim Segaf Al Jufri, Tifatul Sembiring, Muzammil Yusuf dan Mardani Ali Sera.
Meski Rakornas Partai Gerinda itu dihadiri tiga petinggi Partai Amanat Nasional, yakni Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Sekjen PAN Eddy Soeparno, Zulkifli Hasan mengaku partainya belum menentukan arah koalisi dalam Pemilu Presiden mendatang.
Arah koalisi PAN baru akan ditentukan pada Rakernas bulan depan.
Dengan Prabowo kembali menjadi calon presiden di 2019, tentunya ini akan menguntungkan Gerindra. Oleh karena pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden bersamaan waktunya, partai yang figur utamanya menjadi capres biasanya akan berpotensi besar menaikkan perolehan suara partai.
Namun, untuk memenangi kontestasi di pilpres, Prabowo dan siapa pun yang akan mendampinginya sangat membutuhkan kerja keras untuk mengalahkan Jokowi selaku petahana.
Secara faktual, Jokowi diusung PDIP, Golkar, NasDem, PPP, dan Hanura.
Partai-partai ini sudah mendeklarasikan dukungannya secara terbuka kepada Jokowi untuk melaju ke periode kedua.
Jika mengacu ke hasil Pemilu Legislatif 2014, dukungan kumulatif sementara pada Jokowi dari kelima partai tersebut berkisar di angka 51,9% kursi DPR atau 52,21% suara. Sedangkan Gerindra dan PKS hanya punya modal 20,1% kursi DPR, melampaui ketentuan presidential threshold.
Namun demikian, bukan berarti Jokowi akan menang mudah. Mengutip Gun Gun Heryanto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta, politik bukanlah semata-mata permainan angka di atas kertas. Proses aksi-reaksi, stimulus-respons, dan teramat jarang berpola searah.
Segala hal masih mungkin terjadi, termasuk masih mungkin muncul "efek kejut" dari situasi yang tak terprediksi hari ini.
Selain poros Gerindra dan PKS, masih ada peluang poros ketiga, yang sangat mungkin diinisiasi Partai Demokrat, PKB, dan PAN. Akumulasi ketiga partai ini 27% kursi DPR atau 26,82% suara. Meski dari aspek peluang, kemungkinan poros ketiga ini terbentuk memang kecil. (*)