Warga Sakit Ditandu Akibat Jalan Rusak, Michael Jeno Bicara Soal Skala Prioritas

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota DPR RI, Michael Jeno.

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rivaldi Ade Musliadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Terkait kondisi warga yang sakit sampai harus ditandu di Desa Semabi Kecamatan Sekadau Hilir, Anggota DPR RI Michael Jeno mengatakan, hal tersebut tentu menjadi perhatian pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.

Apalagi, kata dia, letak Desa Semabi masih berada di kecamatan Sekadau Hilir yang merupakan ibukota Kabupaten Sekadau.

"Apabila dilihat dari Infrastruktur tentu anggaran terbatas, itu semua tahu. Tetapi tentu ada prioritas-prioritas sehingga daerah yang relatif dekat, kemudian ini adalah pelayanan dasar, tentu memang harus ada prioritas-prioritas yang diarahkan," ujarnya saat dihubungi Tribun, Selasa (6/3/2018).

Baca: Warga Sakit Harus Ditandu Akibat Jalan Rusak, Berikut Analisa Pengamat

Untuk itu, ia menekankan perhatian pemerintah, baik daerah, provinsi, maupun pusat harus ditingkatkan lagi. Karena ini, kata dia, menyangkut kebutuhan dasar, dan juga ini menjadi bagian dari komponen IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

"Pelayanan dasar yang berkaitan langsung dengan upaya peningkatan IPM memang harus menjadi prioritas oleh pemerintah daerah," jelasnya.

Selain peran serta pemerintah daerah, ia juga meminta aparat pemerintah desa juga harus proaktif. Peran pemerintah desa harus mendata setiap warganya untuk mendapatkan pelayanan BPJS.

Anggaran yang dikeluarkan untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat sangat besar. Jadi memang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat, dan diutamakan kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan.

"Uang yang digelontorkan oleh pemerintah untuk pelayanan kesehatan ini sangat besar sekali. Jadi perhatian pemerintah Jokowi-JK terhadap kesehatan sangat luar biasa. Oleh karena itu mari kita kampanyekan bersama-sama supaya masyarakat dapat memanfaatkan BPJS ini, terutama bagi masyarakat yang ada di pedalaman, jangan sampai BPJS itu salah sasaran," ungkapnya.

"Untuk itu, BPJS di Kabupaten itu harus gencar untuk berupaya pelayanan BPJS ini sampai ke orang-orang yang membutuhkan. Seperti yang ditandu itu biayanya siapa yang tanggung, paling tidak dengan ada BPJS biaya perawatan dapat tercover," sambungnya.

Selain itu, Jeno juga mengimbau kepada perusahaan yang berada di wilayah tersebut agar dapat membantu masyarakat setempat. Perusahaan, kata dia, harus ada sensifitas terhadap hal-hal yang menyangkut masyarakat sekitar.

"Seperti yang kita tahu perusahaan tentu ada CSR. Perusahan berkembang disitu tentu memanfaatkan lahan negara juga lahan masyarakat, tentu harus punya perhatian yang lebih tentang hal-hal seperti ini. Jadi satu sisi menggerakkan ekonomi melalui pengembangan usaha mereka, satu sisi juga tanggung jawab sosial kepada masyarakat," tutur Jeno.

Ia juga mengatakan, apabila sensifitas tersebut tentu bisa membantu masyarakat. Jangan hanya semata-mata untuk keuntungan ekonomi, tetapi juga harus punya sensifitas sosial.

"Kenapa, karena kalau masyarakat mendapat perhatian tentu ini juga mensupport kegiatan investasi perusahaan di wilayah itu. Jadi saling membantu lah, antara masyarakat dengan sekitar dengan perusahaan perkebunan yang ada disitu," pungkasnya.

Berita Terkini