Wali Kota Pontianak, Dukung Kebijakan ESDM Soal LPG 3 Kg Gunakan NIK Tepat Sasaran
Ia menilai kebijakan pemerintah pusat tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi masyarakat.
Penulis: Ayu Nadila | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menanggapi kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penggunaan LPG 3 kilogram.
Ia menilai kebijakan pemerintah pusat tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi masyarakat.
"Setiap kebijakan pemerintahan, terutama pemerintahan pusat, pasti sudah memikirkan yang terbaik. Pelaksanaan di lapangan kita lihat nanti,” ujar Edi Kamtono kepada Tribunpontianak.co.id, Selasa 26 Agustus 2025.
Edi menekankan, sasaran utama subsidi gas melon ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah.
Karena itu, menurutnya, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau mekanisme lain perlu diarahkan agar distribusi gas tepat sasaran.
"Gas LPG 3 kilo ini kan untuk masyarakat penghasilan rendah. Harusnya tepat sasaran. Tidak digunakan atau dimanfaatkan oleh orang yang mampu, kan gitu tujuannya," katanya.
Lebih lanjut, Edi menegaskan bahwa pemerintah daerah hanya menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Baca juga: Uskup Agung Pontianak Apresiasi Pemkab Kubu Raya Jaga Kerukunan
Ia menambahkan, efektivitas aturan akan terlihat setelah diterapkan di lapangan.
"Kalau itu memang efektif, ya tentu kita laksanakan. Tapi kalau misalnya itu tidak efektif, ya kita kembalikan kepada pemerintah pusat," tutur Edi.
Ia juga mengakui selama ini kelangkaan gas masih sering terjadi, salah satunya karena ada pelaku usaha yang tidak semestinya menggunakan LPG 3 kilogram.
"Selama ini biasanya ada kelangkaan gas. Karena tadi, restoran misalnya menggunakan itu tidak boleh. Kita razia," tegasnya. (*)
- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!
Uskup Agung Pontianak Apresiasi Pemkab Kubu Raya Jaga Kerukunan |
![]() |
---|
5 Kecamatan Sanggau Kalbar dengan Tingkat Perceraian Tertinggi, Setahun Capai Lebih 200 Kasus |
![]() |
---|
BPK Kalbar Periksa Pengelolaan Pendapatan Daerah Sintang, Kartiyus : Semua OPD Harus Kooperati |
![]() |
---|
Kolaborasi Warga dan Pendamping Komunitas Dukung Kampung Yuka |
![]() |
---|
5 Fakta Kerajaan Selimbau Mulai Sejarah Awal Masa Kejayaan Raja-raja hingga Penyebab Keruntuhan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.