Musda IV MABM Mempawah Memanas! LPM Warning: Jangan Jadikan Lembaga Adat Milik Elit

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH – Pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) IV Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Mempawah yang berlangsung di Rumah Budaya Melayu Mempawah, Rabu 30 Juli 2025, sempat memanas.

Puluhan anggota Laskar Pemuda Melayu (LPM) mendatangi lokasi acara untuk menyuarakan protes terkait mekanisme pelaksanaan Musda yang mereka nilai tidak terbuka dan kurang transparan.

Situasi sempat memanas ketika massa mencoba memasuki arena Musda, namun berhasil dicegah oleh aparat Kepolisian dan Satpol PP yang berjaga ketat.

Ketegangan pun mencair setelah dilakukan dialog antara perwakilan LPM dan panitia penyelenggara.

LPM: Kami Bukan Menggagalkan, Tapi Mengingatkan

Sekretaris LPM Mempawah, Mohlis Supriandi atau yang akrab disapa Mohlis Saka, menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk menggagalkan Musda.

Melainkan untuk menyampaikan aspirasi terkait proses yang dinilai tertutup.

Baca juga: Ali Akbar Siswa MAN 1 Sintang Pulang dalam Diam, Sungai Melawi Kembalikan yang Hilang

“Kami datang membawa suara rekan-rekan LPM. Kami tidak mempermasalahkan Musda, tapi kecewa karena panitia menyatakan akan dilakukan pemilihan Ketua MABM, sementara proses penjaringannya tidak terbuka,” ungkap Mohlis.

Menurutnya, dirinya dan tokoh pemuda Wendri berniat maju sebagai calon Ketua MABM.

Namun, proses yang berjalan dianggap tidak transparan dan hanya bersifat informal.

“Sejak awal kami siap maju. Tapi ternyata, proses penjaringan itu tak pernah diumumkan secara terbuka. Padahal, MABM ini milik semua masyarakat Melayu, bukan kelompok tertentu,” tambahnya.

Kritik Tajam: Gedung Megah, Manfaat Minim

Tak hanya soal pemilihan, Mohlis juga menyampaikan kritik terhadap kinerja MABM dalam lima tahun terakhir.

Baca juga: KISAH Sahabat MAN 1 Sintang! Ridho Kembali Pulang, Ali Tak Pernah Tiba: Duka Membelah Sungai Melawi

Ia menilai, keberadaan MABM belum memberi manfaat nyata kepada masyarakat, meski difasilitasi gedung megah.

“Gedung besar bukan jaminan manfaat. Kami menilai MABM saat ini seolah jadi milik segelintir orang. Ini yang harus diubah. Mari buka struktur, libatkan semua elemen masyarakat,” ujarnya tegas.