Ironi Wajah Ganda Ekonomi Kalbar! BPS: Angka Kemiskinan Menurun, Kemenaker: PHK Kalbar Tertinggi ke6

Angka Kemiskinan di Kalbar Menurun, Tapi PHK Tertinggi Nomor 6 Nasional: Ada Apa?

Editor: Syahroni
Generate by AI :Gemini
PHK KARYAWAN - Foto dibuat dengan kecerdasan buatan AI, Selasa 29 Juli 2025. Angka kemiskinan di Kalbar menurun sekitar 30 ribu jiwa namun kontras dengan angka PHK tertinggi ke 6 di Indonesia semester 1 tahun 2025. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Di tengah kabar baik soal penurunan angka kemiskinan di Kalimantan Barat, muncul ironi lain, Kalbar justru tercatat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) tertinggi di Indonesia selama semester I tahun 2025.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Kalbar per Maret 2025 turun menjadi 6,16 persen, atau setara dengan 330,95 ribu orang, menurun sekitar 3.040 orang dibandingkan September 2024.

Penurunan ini dipandang sebagai indikasi perbaikan kesejahteraan masyarakat Kalbar.

Namun, data Kementerian Ketenagakerjaan RI justru mengungkapkan bahwa Kalbar menempati peringkat ke-6 nasional dalam jumlah PHK tertinggi, dengan 1.869 kasus pemutusan hubungan kerja sepanjang Januari hingga Juni 2025.

Kontras: PHK Meningkat, Kemiskinan Turun

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana angka kemiskinan bisa turun di tengah meningkatnya jumlah PHK?

Baca juga: HASIL Autopsi Rio Fanderi Mahasiswa IAIN Pontianak Apakah Sudah Keluar dan Bukti Kasus Disita Polisi

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menanggapi fenomena ini dengan harapan agar kondisi investasi di Kalbar tetap terjaga dan berdampak positif terhadap kesejahteraan warga.

“Saya ingin investasi yang ada di Kalbar ini tetap kondusif dan memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya saat diwawancarai, Senin 28 Juli 2025.

Krisantus juga menekankan pentingnya investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal, sehingga masyarakat Kalbar tidak menjadi penonton di tanah sendiri.

“Tentu kita juga berharap agar investasi ini berdampak kepada penyerapan tenaga kerja kita,” tambahnya.

Penjelasan Kepala BPS:

Tingkat kemiskinan di Kalbar tercatat mengalami penurunan pada Maret 2025, turun menjadi 6,16 persen dari sebelumnya 6,25 persen pada September 2024.

Penurunan ini setara dengan berkurangnya sekitar 3.040 penduduk miskin, sehingga total jumlah penduduk miskin di Kalbar saat ini berada di angka 330.950 orang.

Baca juga: HP Siswa Jadi Bukti, Guru Ungkap Kasus Asusila Mengerikan di Landak PG Gagahi Adik Kandung

Kepala BPS Kalbar, Muhammad Saichudin, menyampaikan bahwa data ini resmi dirilis secara nasional oleh BPS RI dan secara regional oleh BPS Kalbar pada Jumat, 25 Juli 2025.

“Angka ini kita rilis setelah melakukan pengolahan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 yang melibatkan sekitar 8.000 rumah tangga di seluruh Kalbar,” jelas Saichudin saat diwawancarai, Senin 28 Juli 2025.

Ditentukan dari Konsumsi dan Pengeluaran Harian

Menurut Saichudin, penghitungan kemiskinan dilakukan dengan mendata konsumsi rumah tangga dan menyesuaikannya dengan standar kebutuhan dasar, terutama asupan energi minimum sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari.

Dari konsumsi tersebut, BPS menetapkan garis kemiskinan yang merupakan batas minimum pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan. Untuk Maret 2025, garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp622.882 per kapita per bulan.

“Orang yang memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan itulah yang tergolong miskin,” ungkapnya.

Apa Saja yang Masuk Perhitungan Pengeluaran?

Pengeluaran yang menjadi indikator kemiskinan cukup beragam, mencakup kebutuhan pokok hingga keperluan rumah tangga lainnya.

Untuk kategori makanan, survei mencatat pembelian seperti beras, daging ayam, telur, ikan, dan gula pasir.

Sementara itu, pengeluaran non-makanan meliputi kebutuhan seperti biaya perumahan, listrik, pendidikan, transportasi (termasuk bahan bakar seperti Pertalite dan solar), hingga keperluan rumah tangga lainnya.

“Semua ini kami tanyakan langsung ke rumah tangga sampel untuk mengetahui pola konsumsi dan tingkat kesejahteraan mereka,” jelasnya lagi.

Upaya Menurunkan Kemiskinan Terus Dilanjutkan

Meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan, BPS menekankan bahwa pengentasan kemiskinan tetap harus menjadi perhatian semua pihak, terutama di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok dan tantangan ekonomi global.

“Penurunan ini menunjukkan tren positif, namun tetap diperlukan upaya terpadu agar lebih banyak masyarakat keluar dari garis kemiskinan,” tutup Saichudin.
 
Jika Anda memerlukan grafik data, caption Instagram, atau judul alternatif, saya siap bantu juga! 

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!! 

 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved