BMKG Supadio Deteksi 441 Titik Panas di Kalbar, Udara Tidak Sehat dan Jarak Pandang Terbatas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,KUBU RAYA - Badan Meteorologi Klimatologi Geofisikan mendeteksi jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan signifikan. 

Berdasarkan pantauan dari BMKG Supadio Pontianak, sejak tanggal 23 hingga pagi Kamis 24 Juli 2025, terdeteksi sebanyak 441 titik panas yang tersebar di berbagai wilayah di Kalbar.

“Berdasarkan pantauan kami, jumlah titik panas yang terakumulasi di wilayah Kalimantan Barat mulai tanggal 23 hingga pagi 24 Juli 2025 terdeteksi 441 titik panas,” kata Prakirawan BMKG Supadio Pontianak, Supriyadi. 

Dampak dari meningkatnya jumlah titik panas tersebut mulai dirasakan oleh masyarakat. 

Salah satunya adalah penurunan jarak pandang mendatar, khususnya di wilayah Kabupaten Kubu Raya.

“Untuk kondisi jarak pandang mendatar di wilayah Kabupaten Kubu Raya pagi ini, jarak pandang minimal berada di kisaran 100 meter,” ujar Supriyadi.

Selain jarak pandang yang terganggu, kualitas udara juga menurun drastis.

Baca juga: BPBD Kalbar Perkuat Koordinasi Nasional, BNPB Kirim Helikopter Atasi Karhutla

Berdasarkan pemantauan kualitas udara PM 2.5, wilayah Mempawah dan Kubu Raya kini berada dalam kategori tidak sehat.

“Begitu pula dengan kualitas udara, berdasarkan pantauan kualitas udara PM 2.5 untuk wilayah Mempawah dan Kubu Raya itu berada dalam kategori tidak sehat,” tambahnya.

BMKG Supadio Pontianak juga memprakirakan bahwa kondisi cuaca yang minim hujan serta indeks kemudahan kebakaran hutan dan lahan yang tergolong mudah hingga sangat mudah akan terus berlangsung hingga akhir bulan ini.

“Kami prakirakan kondisi ini masih berlangsung hingga tanggal 31 Juli mendatang,” kata Supriyadi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla Kalbar bersama sejumlah instansi pusat.

Kedatangan Perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam),

serta dari Kementerian Kehutanan, disambut langsung oleh Kepala BPBD Kalbar, Ansfridus Juliardi Andjioe dan jajaran di Posko Penanganan Darurat Bencana BPBD Kalba.

Kepala BPBD Kalbar, Ansfridus Juliardi Andjioe melalui Kepala Satuan Tugas Informasi Bencana BPBD Kalbar, Daniel, menjelaskan bahwa koordinasi ini bertujuan untuk memastikan pola penanganan karhutla yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar berjalan optimal, serta mengidentifikasi berbagai kendala teknis di lapangan.