Viral Pontianak

5 Top Stories! Aksi di Kantor DPRD Kalbar, Tuntut Kadis Mundur hingga Data Bansos Cair Juli 2025

Ia mengaku memahami keresahan masyarakat, terlebih masih banyak persoalan lama terkait transmigrasi yang belum tuntas hingga saat ini.

Editor: Marlen Sitinjak
TRIBUN PONTIANAK/TRI PANDITO WIBOWO
TOLAK TRANSMIGRASI KE KALIMANTAN - Sejumlah Aliansi Lintas Etnis Kalbar menggelar aksi, di Halaman Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Jendral Ahmad Yani, Kota Pontianak, Senin 21 Juli 2025. Aksi tersebut dalam rangka menolak kebijakan pemerintah terkait rencana Transmigrasi penduduk ke Pulau Kalimantan. 

Sejumlah paket stimulus dari Pemerintah Indonesia dipastikan cair pada Juli 2025 ini.

Ada beberapa paket stimulus ekonomi yang dikeluarkan di Juli 2025 kali ini

Yang tentunya jika Sobat Tribun Pontianak merasa berhak mengaksesnya, bisa coba dikejar.

Baca Selengkapnya

5). Pegawai Gelar Aksi Damai, Gubernur Ria Norsan Akan Tindaklanjuti Aduan soal Kadis PPPA Kalbar

MASALAH KADIS PPPA - Gubernur Kalbar, Ria Norsan saat ditemui Usai Launching Koperasi Merah Putih, di Desa Jeruju Besar, Kabupaten Kubu Raya, pada Senin 21 Juli 2025.

MASALAH KADIS PPPA - Gubernur Kalbar, Ria Norsan saat ditemui Usai Launching Koperasi Merah Putih, di Desa Jeruju Besar, Kabupaten Kubu Raya, Senin 21 Juli 2025.(TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Anggita Putri)

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menegaskan akan menyelidiki laporan terkait Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalbar, Herkulana Mekarryani, setelah munculnya aksi damai mosi tak percaya dari internal pegawai DPPPA Kalbar. 

Pada Senin 21 Juli 2025 pagi, Pegawai Negeri Sipil yang tergabung dalam Forum Pegawai DPPPA Kalbar, yang diketuai Deri Octaris Cowari, menggelar aksi damai di halaman Kantor DPPPA Kalbar.

Mereka membawa spanduk bertuliskan “Aksi damai mosi tak percaya tuntut kadis mundur”, yang juga ditempel di pintu masuk dan jendela kantor.

Aksi berlangsung sejak pukul 07.00 WIB dan mendapat pengamanan dari aparat kepolisian. Menurut Deri, aksi itu merupakan tindak lanjut dari laporan resmi yang telah disampaikan ke Gubernur Kalbar, Sekda Kalbar, dan DPRD, lengkap dengan bukti-bukti terlampir.

Deri menyebut selama kepemimpinan Herkulana sejak 2024, banyak ASN yang merasa tidak nyaman dalam bekerja, serta penuh tekanan dan sering mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas, dan  mempermalukan staf didepan umum. Selain itu, adanya dugaan SPPD Fiktif.

Baca Selengkapnya

Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved