Sekda Mempawah Hadiri Rakor GTRA Kalbar, Tegaskan Komitmen Dukung Reforma Agraria Berkeadilan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Ismail, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) perdana Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Khatulistiwa, Kantor Wilayah ATR/BPN Kalbar, Kamis 17 Juli 2025.

Rakor dengan tema “Sinergitas Program Kerja Stakeholder untuk Mendukung Pelaksanaan Reforma Agraria Provinsi Kalimantan Barat” ini dibuka oleh Kepala Kanwil ATR/BPN Kalbar, Mujahidin Maruf.

Turut hadir pula Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati, serta jajaran dari berbagai unsur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam sambutannya, Mujahidin menyampaikan bahwa reforma agraria merupakan program strategis nasional yang memerlukan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.

Ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor demi percepatan dan keberhasilan program tersebut.

“Reforma Agraria bukan semata tugas Kementerian ATR/BPN, tapi merupakan gerakan bersama lintas lembaga, baik pusat maupun daerah. Maka dari itu, sinergi adalah kunci agar pelaksanaan Reforma Agraria berjalan maksimal dan tepat sasaran,” ujar Mujahidin.

Sementara itu, Sekda Mempawah, Ismail, menilai forum rakor ini menjadi ruang penting untuk menyatukan persepsi dan langkah kerja.

Ia menekankan bahwa Pemkab Mempawah siap berkolaborasi aktif dalam mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria yang berpihak pada masyarakat.

• Gugus Tugas Reforma Agraria Sidangkan 2.800 Bidang Tanah, Dipimpin PJ Bupati Sanggau

“Rakor ini menjadi momentum untuk mempererat koordinasi lintas sektor. Kami di Mempawah berkomitmen mendukung penuh langkah percepatan penyelesaian konflik agraria, serta mendorong legalisasi aset masyarakat secara adil dan merata,” ungkap Ismail.

Ia juga menyampaikan bahwa keadilan agraria hanya dapat terwujud jika seluruh pihak berjalan beriringan, saling mendukung, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Rakor GTRA 2025 ini diharapkan menjadi fondasi awal bagi penguatan kerja sama antarinstansi dalam menyelesaikan persoalan agraria yang kompleks, serta membangun sistem pengelolaan tanah yang berkelanjutan di Kalimantan Barat. 

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!