Pemkab Mempawah Dukung Transformasi Layanan Publik yang Inklusif dan Terintegrasi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Ismail, turut hadir dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto di Provinsi Kalimantan Barat, Kamis 17 Juli 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, ini mengangkat tema peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan berorientasi masa depan.

Selain Wamen PANRB, turut hadir dalam agenda ini Gubernur Kalbar Ria Norsan, Sekda Provinsi Harisson, para Sekda kabupaten/kota, Kepala OPD, Asisten, Staf Ahli, serta para Kepala Bagian Organisasi se-Kalimantan Barat.

Dalam arahannya, Wamen Purwadi menegaskan pentingnya transformasi layanan publik yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga ramah dan bebas dari praktik korupsi.

Ia menyebutkan bahwa pelayanan publik merupakan wajah utama pemerintah di mata masyarakat.

“Pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif merupakan bagian tak terpisahkan dari visi pembangunan jangka panjang bangsa. Setiap bentuk pembenahan, baik melalui digitalisasi, inovasi, maupun integrasi layanan, harus kita mulai dari sekarang,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antarunit pelayanan dan penguatan konsep Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya menyatukan layanan dalam satu tempat yang mudah diakses masyarakat.

“Kompetensi petugas frontliner perlu terus ditingkatkan, agar mereka mampu melayani dengan rendah hati, cepat tanggap, dan tulus. Di sinilah kunci utama kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan tumbuh,” tegas Purwadi.

• Tanggapan Pemkab Sambas Mal Pelayanan Publik Belum Ada di Sambas

Menanggapi arahan tersebut, Sekda Mempawah Ismail menyampaikan dukungannya terhadap langkah strategis pemerintah pusat dalam meningkatkan mutu layanan publik.

“Pemerintah Kabupaten Mempawah berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan pelayanan secara terintegrasi dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kolaborasi antarperangkat daerah menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

“Kami terus mendorong lahirnya inovasi dan sinergi antarlembaga agar masyarakat merasakan langsung kemudahan dan kecepatan dalam mengakses layanan,” tutur Ismail.