Aliansi Mahasiswa Mempawah Nyatakan Penolakan Terhadap Rencana Transmigrasi Besar-besaran ke Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan Kalimantan Barat sebagai wilayah prioritas transmigrasi untuk periode 2025-2029 disuarakan keras oleh Aliansi Mahasiswa Mempawah, Kamis 17 Juli 2025.

Ketua Aliansi, Ima Muslim, menyebut langkah tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius bagi masyarakat lokal, baik dari sisi sosial, budaya, hingga lingkungan.

Pernyataan ini disampaikan menyusul beredarnya peta rencana transmigrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang menunjukkan beberapa wilayah seperti Kubu Raya, Sambas, Sanggau, dan Sintang sebagai lokasi penerima warga dari Pulau Jawa, Bali, dan sekitarnya.

“Kebijakan ini perlu dikritisi secara menyeluruh. Kami tidak menolak kehadiran saudara-saudara dari luar pulau, tapi kami menolak pendekatan pembangunan yang menomorduakan masyarakat lokal dan mengancam keseimbangan wilayah kami,” tegas Ima Muslim.

Menurutnya, pengalaman dari berbagai program transmigrasi sebelumnya menunjukkan dampak negatif yang tidak bisa diabaikan.

• SDN 09 Mempawah Hilir Gelar MPLS, Bangun Lingkungan Belajar yang Menyenangkan Sejak Hari Pertama

Ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria, marginalisasi masyarakat adat, hingga potensi rusaknya tatanan sosial dan budaya lokal menjadi catatan kritis yang selama ini belum tuntas diselesaikan.

“Kalbar bukan tempat pembuangan akibat kelebihan populasi di Jawa. Kami punya hak untuk menjaga ruang hidup kami, termasuk tanah adat dan identitas budaya yang telah lama mengakar,” ujarnya.

Muslim juga menyoroti kurangnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan penetapan program tersebut.

Menurutnya, keputusan yang menyangkut masa depan daerah seharusnya tidak dibuat secara sepihak dari pusat tanpa konsultasi yang memadai.

“Kami menuntut adanya transparansi dalam penyusunan kebijakan, konsultasi publik yang adil, serta evaluasi atas pelaksanaan transmigrasi di masa lalu sebelum kebijakan serupa kembali dijalankan,” tambahnya.

Sebagai bentuk respons konkret, Aliansi Mahasiswa Mempawah berencana menggelar diskusi publik dan aksi damai dalam waktu dekat.

Mereka juga akan menggandeng tokoh adat, akademisi, dan masyarakat sipil untuk membangun solidaritas lintas elemen dalam menolak rencana transmigrasi besar-besaran ini.

“Kami tidak anti pembangunan. Kami mendukung pembangunan yang berpihak pada rakyat, mengedepankan keadilan, dan melibatkan masyarakat lokal sejak dari tahap perencanaan,” tutup Ima Muslim. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!