Kata Ria Norsan IPM Kalbar Paling Tertinggal di Kalimantan dan Peringkat 30 dari 38 Provinsi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalbar masih tertinggal dari daerah lainnya.

Bahkan IPM Kalbar menjadi yang paling buncit di pulau Kalimantan.

IPM Kalbar berada di angka 71,19 dan masih berada di posisi ke-30 dari total 38 provinsi se-Indonesia.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menyoroti capaian IPM Kalbar yang masih tertinggal dibandingkan provinsi lain khususnya di wilayah Kalimantan.

“Sebagai informasi bahwa Kalimantan Barat ini IPM kita masih rendah. Kalau untuk regional Kalimantan, kita di urutan paling depan dari belakang. Jadi Kalimantan Barat itu urutan terakhir,” ujar Ria Norsan Minggu 15 Juni 2025.

Baca juga: Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan: Karhutla di Kalbar Tahun Ini Menurun

Bahkan menurutnya Kalimantan Utara yang baru saja muncul itu sudah bisa menyalip Kalbar. 

Bahkan Provinsi di Papua ada yang lebih tinggi dari kita IPM Kalbar.

Untuk itu, ia mengajak semua pihak ikut serta dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalbar agar bisa sejajar dengan daerah lain.

“Mari kita memperjuangkan ke depannya supaya IPM kita ini bisa, ya tidaknya, ranking dua se-Kalimantan dan ranking ke-15 se-Indonesia. Nah kalau sekarang ini kita di ranking 30. Mudah-mudahan ke depan kita bisa masuk minimal ranking 20 atau 15,” katanya.

Baca juga: Gubernur Ria Norsan Sebut Penerbangan Pontianak-Khucing Masih Menunggu Persetujuan Kemenhub

Ria Norsan menjelaskan bahwa ada empat indikator utama penentu IPM, yakni pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan infrastruktur. 

Dari semua itu, ia menyebut pendidikan sebagai indikator yang paling perlu mendapat perhatian khusus.

“Karena masih ada 25 persen masyarakat Kalimantan Barat ini yang belum tamat SMA,” tegasnya.

Ia pun menilai pentingnya dukungan semua elemen masyarakat untuk mendorong anak-anak menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi. 

Sementara itu ia juga mendorong program pendidikan kesetaraan.

“Saya akan menggalakkan Paket A, Paket B, Paket C supaya masyarakat kita ini nanti bisa ikut ujian. Karena kalau menyuruh mereka sekolah tidak mungkin lagi karena sudah banyak yang tua-tua. Jadi nanti melalui dinas pendidikan,” jelasnya.