Mantan Kabareskrim Soroti Aktivitas PETI di Kalbar: Kejahatan Lingkungan yang Tak Boleh Dibiarkan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aktivitas Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Kalbar yang kembali marak, menimbulkan berbagai komentar dari berbagai kalangan. Satu diantarnya adalah Kapolda Kalbar 2014-2016 Komjen Pol (Purn) Arief Sulistyanto.

Keresahan yang ia rasakan membuat dadanya terhenyak. Bagaimana tidak, dirinya yang pernah bertugas di Kalimantan Barat berhasil menghentikan aktivitas PETI.

Kepada Tribun Pontianak ia mencurahkan apa yang menjadi keresahannya, agar lingkungan di Kalimantan Barat tetap terjaga. 

Berikut adalah hasil wawancara Tribun Pontianak bersama Arief Sulistyanto yang juga pernah menjabat sebagai Kabareskrim Polri 2018-2019. 

Kejahatan lingkungan adalah ancaman nyata terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan kelestarian alam. 

Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah praktik penambangan emas tanpa izin (PETI), baik yang dilakukan di sungai maupun di daratan. 

• Sempat Beredar Video PETI di Sungai Bekuan Kapuas Hulu, Polsek Seberuang Datangi Lokasi

Kegiatan ini tidak hanya merusak ekosistem secara sistemik, tetapi juga meninggalkan jejak kerusakan yang sulit dipulihkan dalam waktu singkat, bahkan bisa bersifat permanen. 

Penanganan masalah PETI seperti yang banyak diekspose di media sosial tidak bisa dilakukan secara parsial dan reaktif. 

Ini adalah persoalan lintas sektor dan lintas kepentingan, yang membutuhkan kerja sama semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, penegak hukum, pelaku usaha, maupun masyarakat itu sendiri. 

Namun dalam upaya penanganannya, ada satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan: nasib para pekerja lapangan. 

Mereka umumnya hanya bagian paling bawah dari rantai praktik ilegal ini—bukan pengambil keputusan, tapi korban dari sistem ekonomi yang tidak memberi cukup ruang untuk bertahan hidup secara layak. 

Maka pendekatannya tidak bisa semata represif. 

Alternatif mata pencaharian yang layak dan berkelanjutan harus disiapkan, agar mereka bisa beralih ke sektor yang tidak merusak lingkungan. 

Tidak bisa hanya mengusir, menangkap, atau membubarkan, tanpa menyediakan jalan keluar. 

Fokus utama penegakan hukum seharusnya diarahkan kepada: 
Pemodal, Pengelola tambang ilegal, dan Jaringan distribusi dan penadah hasil tambang. 

Mereka inilah aktor utama yang mengambil keuntungan besar, sementara kerusakan ditanggung oleh rakyat dan generasi mendatang. Kita paham bahwa ini bukan pekerjaan mudah. 

Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Yang dibutuhkan adalah kesungguhan, keberanian, dan komitmen bersama, serta penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan adil. 

Sewaktu saya bertugas sebagai Kapolda Kalbar, praktik PETI dapat dihentikan melalui penegakan hukum yang jelas dan tegas, disertai langkah langkah solutif. 

Kuncinya adalah keberanian, kebersihan hati, dan sinergi semua pihak—bukan hanya penindakan, tapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa yang diutamakan adalah kelestarian lingkungan. 

Sebab alam ini bukan warisan nenek moyang, melainkan pinjaman dari anak cucu kita yang harus kita jaga. 

Jangan sampai penegakan hukum hanya menyasar yang lemah, sementara yang kuat dibiarkan dengan alasan klise. 

Jika ini terus dibiarkan, maka kita sedang menyuburkan kejahatan ekologis atas nama ekonomi rakyat, padahal yang menikmati hasilnya adalah segelintir pemodal yang memperalat mereka. Kita tidak boleh kalah oleh sistem yang menormalisasi kerusakan. 

Tidak boleh menyerah pada logika pragmatisme yang membiarkan eksploitasi alam dengan dalih ekonomi. 

Karena bila ini terus dibiarkan, maka generasi kita bukan hanya kehilangan hutan dan sungai, tapi kehilangan masa depan. 

Melindungi lingkungan adalah amanah moral dan tanggung jawab konstitusional. 

Ia bukan sekadar tugas satu lembaga, tapi komitmen bersama untuk menjaga anugerah Allah yang tidak tergantikan. (*)