Gubernur Ria Norsan Temui Mahasiswa yang Gelar Aksi di Depan Kantor Gubernur Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sejumlah mahasiswa menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Kalbar, Senin 2 Juni 2025 sore.

Masa yang tergabung dalam Solmadapar ini juga membawa spanduk bertuliskan "Rakyat Tak Butuh Kata Tapi Aksi Nyata" serta dua ban motor.

Tampak sebelum akan melakukan orasi, sejumlah mahasiswa yang tergabung di Solmadapar ini melakukan negosiasi yang dilakukan oleh anggota Satpol PP Prov Kalbar.

"Kita mengharapkan adik-adik intelektual ini menyampaikan orasi boleh, tapi tidak membakar ban, kita sepakat dulu," ujarnya.

Terdengar juga beberapa mahasiswa ini meminta kehadiran Gubernur Kalbar H Ria Norsan untuk menemui dan mendengarkan orasi mereka.

Selain puluhan anggota Satpol PP Prov Kalbar, tampak sejumlah anggota Polri dari jajaran Polresta Pontianak melakukan pengamanan.

Gubernur Kalbar, H Ria Norsan menyambut kedatangan mahasiswa dengan ramah.

Sehingga terjadilah dialog positif. Tampak Gubernur duduk di tangga sambil berdialog dengan mahasiswa.

Baca juga: Pro Kontra Pemotongan Gaji Pegawai Pemprov 2,5 Persen, Norsan Sampaikan Dalil Alquran Sebagai Dasar

Refleksi Hari Pancasila, Mahasiswa Pontianak Tuntut Negara Kembali ke Jalan Keadilan Sosial:

Dalam momentum Hari Lahir Pancasila, sejumlah organisasi kemahasiswaan di Kalimantan Barat yang tergabung dalam aliansi GMKI, GMNI, HIMAKATRA, dan HMI menggelar Dialog Interaktif bertajuk “Refleksi Pancasila antara Idealisme dan Realita”, yang berlangsung di Tokam Gajah Mada, Minggu 1 Juni 2025, sore.

Dalam kegiatan ini turut hadir empat ketua komisariat dari organisasi kemahasiswaan lintas kampus di Pontianak, yaitu Irvan Surya (GMKI Komisariat UNOSO), Syarif Falmu (HIMAKATRA Pontianak), Roland Alfa Diapriel (GMNIKomisariat UNOSO), dan Joko Pratama (HMI Komisariat Insan Cita). 

Dalam forum itu, para mahasiswa sepakat bahwa Pancasila hari ini berada dalam persimpangan jalan: antara idealisme yang diagungkan dan realita yang menyakitkan dan bahkan Pancasila merupakan suatu angan – angan.

“Kalau kita bicara Keadilan Sosial, maka kita harus jujur: akses pendidikan di Indonesia masih timpang. Anak-anak di desa tertinggal tak punya fasilitas belajar yang layak. Ini bukan hanya soal pembangunan, tapi soal keadilan yang dijanjikan Pancasila,” ujar Ketua GMNI Komisariat UNOSO, Roland Alfa Diapriel.

Sementara itu, Syarif Falmu selaku Ketua HIMAKTARA Pontianak menyoroti lemahnya pengamalan nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan.

“Kita masih melihat diskriminasi terhadap kelompok minoritas, baik secara agama maupun etnis. Negara tidak boleh tinggal diam. Ketuhanan dan Kemanusiaan bukan hanya simbol, tapi nilai yang harus ditegakkan,” tegasnya.

Sebagai hasil dari dialog kritis ini, peserta menyepakati beberapa tuntutan moral dan intelektual kepada pemerintah dan pemangku kebijakan, yaitu:

1. Menindak tegas segala bentuk intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok agama, etnis, maupun kepercayaan minoritas yang bertentangan dengan nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Pancasila.

2. Menghentikan praktik kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat negara dalam menangani aksi demonstrasi dan kebebasan berpendapat rakyat. 

3. Menegakkan hukum secara adil dan merata, tanpa pandang bulu terhadap pejabat maupun masyarakat biasa.

4. Menghapus kebijakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti UU Cipta Kerja yang merugikan kaum pekerja dan rakyat kecil.

5. Mewujudkan keadilan sosial melalui pemerataan pembangunan serta jaminan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal. 

6. Memperkuat pendidikan Pancasila yang kritis dan aplikatif, bukan sekadar hafalan, sebagai bentuk penguatan ideologi kebangsaan bagi generasi muda.

• Pro Kontra Pemotongan Gaji Pegawai Pemprov 2,5 Persen, Norsan Sampaikan Dalil Alquran Sebagai Dasar

Di sisi lain, Ketua HMI Insan Komisariat Cita Joko Pratama, menegaskan bahwa Pancasila harus dibumikan, bukan dimitoskan.

“Pancasila bukan mantra kosong. Kita perlu membumikan nilai-nilainya lewat kebijakan yang pro-rakyat dan berpihak pada yang tertindas. Itulah tugas sejarah generasi kita,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua GMKI Komisariat UNOSO Irvan Surya, menambahkan bahwa dialog ini adalah awa, namun perjuangan sesungguhnya ada di lapangan, di ruang kelas, dan di tengah rakyat. 

“Kita mahasiswa punya tanggung jawab ideologis untuk memastikan bahwa Pancasila tidak dikhianati oleh kebijakan negara sendiri.” Tegasnya. 

Forum ini juga menyoroti janji-janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang hingga kini belum menyentuh kebutuhan dasar rakyat secara merata, terutama di bidang pendidikan, infrastruktur desa, dan keterbukaan akses ekonomi bagi masyarakat adat dan perbatasan.

“Kami mahasiswa di Pontianak menagih janji politik yang pernah diucapkan di masa kampanye: soal beasiswa, soal konektivitas jalan, soal penguatan ekonomi masyarakat pinggiran. Ini bukan hanya soal tanggung jawab politik, tapi soal implementasi Pancasila di tanah Kalimantan Barat,” ujar Leo Nardy Saputra.

 “Pancasila bukan sekadar ideologi nasional. Ia harus hidup dalam keputusan politik daerah. Kalau janji itu dilupakan, maka pemerintah daerah sedang berkontribusi dalam memudarkan makna Pancasila itu sendiri,” tambah Rizki Setiawan, selaku Ketua HMJTA. 

Kegiatan ini menjadi ruang reflektif sekaligus deklaratif, bahwa mahasiswa tidak akan diam ketika nilai-nilai dasar bangsa ini dikerdilkan oleh kepentingan pragmatis kekuasaan.

“Kita tak sedang memperingati Pancasila. Kita sedang menagihnya. Karena bagi kami, Pancasila bukan untuk dihafal—tapi untuk diperjuangkan,” tutup moderator acara, Nabil Dwi Adsa.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!