Pengamat Pendidikan Kalbar Soroti Program PIP, Ingatkan Pemda dan Sekolah Fokus pada Tujuan Utama

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Suherdiyanto, menegaskan pentingnya pemahaman bersama terkait Program Indonesia Pintar (PIP), yang merupakan program bantuan tunai dari pemerintah pusat bagi peserta didik usia 6-21 tahun.

Menurutnya, program ini menyasar siswa dari keluarga kurang mampu yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Tujuan utama PIP, kata Suherdiyanto, adalah meningkatkan akses pendidikan dan menekan angka anak putus sekolah.

“PIP ini adalah program kolaborasi antara Kemendikbud, Kemensos, dan instansi lainnya. Karena itu, menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah daerah melalui dinas pendidikan, untuk memastikan bantuan ini betul-betul sampai kepada yang berhak,” ujar Suherdiyanto kepada wartawan, Kamis 2 Mei 2025.

Ia menekankan, bantuan PIP seharusnya digunakan untuk membiayai kebutuhan personal pendidikan siswa, seperti pembelian alat tulis, perlengkapan sekolah, hingga biaya transportasi.

“Harapannya, PIP dapat meningkatkan partisipasi sekolah, khususnya dari kalangan miskin atau rentan miskin yang berisiko putus sekolah,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Suherdiyanto menjelaskan, kriteria penerima PIP di antaranya adalah pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), anak yatim piatu, korban bencana, penyandang disabilitas, maupun anak dari pekerja buruh tidak tetap.

Dirinya menekankan perlunya sosialisasi yang masif kepada masyarakat dan satuan pendidikan agar tidak ada calon penerima yang kehilangan haknya karena tidak mengetahui mekanisme pengusulan.

“Sekolah dan dinas pendidikan perlu mengedukasi warga bagaimana prosedur mendapatkan PIP. Prosesnya bisa diusulkan sekolah hingga penyaluran dana ke rekening siswa,” katanya.

Baca juga: Jadi Inspektur Upacara di SMKN 4 Pontianak, Gubernur Ria Norsan Berikan Motivasi pada Pelajar

Suherdiyanto juga mengingatkan agar tidak ada pemotongan dana bantuan PIP oleh pihak manapun.

“Kita sepakat dengan yang disampaikan Bu Rita (Kadisdikbud Kalbar), jangan sampai ada pemotongan. Ini adalah hak siswa, dan sudah ditetapkan sesuai SK dan kriteria. Tidak ada instruksi pemotongan PIP. Ini perlu diawasi bersama,” tegasnya.

Ia pun mendorong agar pengawasan terhadap program ini terus ditingkatkan agar benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!