Pemkot Pontianak Paparkan Capaian 2024 dalam LKPJ di DPRD

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, memaparkan capaian kinerja Pemerintah Kota Pontianak tahun 2024 dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, Rabu 26 Maret 2025. 

Laporan ini menyoroti berbagai indikator pembangunan kota, termasuk pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam laporannya, Edi mengungkapkan bahwa jumlah penduduk Kota Pontianak pada 2024 mencapai 679.818 jiwa dengan tingkat kepadatan 5.760 jiwa per kilometer persegi. 

Inflasi tahunan turun menjadi 1,58 persen dari 2,09 persen pada 2023, yang menunjukkan keberhasilan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga pangan.

Dari sisi ekonomi, Pontianak mencatat pertumbuhan sebesar 5,03 persen, naik dari 4,76 persen di tahun sebelumnya. PDRB per kapita meningkat menjadi Rp75,42 juta, sementara angka kemiskinan turun menjadi 4,20 persen. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pun naik menjadi 82,2, mencerminkan perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

"Capaian ini merupakan hasil kerja keras bersama, tetapi masih ada tantangan yang harus kita hadapi ke depan," ujar Edi.

Di sektor keuangan, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp193 triliun atau 96,35 persen dari target, dengan belanja daerah terealisasi sebesar Rp192 triliun atau 93,51 persen. Mayoritas anggaran digunakan untuk belanja operasional dan pembangunan infrastruktur.

Baca juga: Kuota Mudik Gratis Sebanyak 1.200, DAMRI Pontianak Siapkan 32 Armada Bus 

Edi mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota dan berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, serta warga terus diperkuat.

"Kami mengajak semua pihak untuk terus berkolaborasi demi kemajuan Kota Pontianak," katanya.

Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada legislatif dan masyarakat. DPRD akan membahas laporan ini dalam waktu 30 hari sesuai regulasi yang berlaku.

"Laporan ini akan menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program pemerintah ke depannya," pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!