50 SOAL UJIAN PKN Pendidikan Pancasila Kelas 9 Kurikulum Merdeka Lengkap Jawaban Soal USBN/USP 2025

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah soal-soal ujian PKN kelas 9 SMP/MTs.

Ada beberapa contoh soal ujian yang dirangkum dalam artikel ini sebagai bahan belajar.

Cermati setiap pertanyaan yang ada dan berikan jawabanmu.

Adanya kunci jawaban akan memudahkanmu dalam mengoreksi hasil belajar.

Perbanyak latihan soal untuk meningkatkan kompetensimu.

Semakin banyak latihan soal tentu akan semakin siap menghadapi ujian semester.

(Lengkap soal dan kunci jawaban semua pelajaran Kelas 9 klik link)

Soal PKN Kelas 9:

1. Contoh perwujudan norma kesopanan di lingkungan sekolah adalah ....
a) mengerjakan ulangan dengan jujur sesuai kemampuan
b) melaksanakan tugas piket kelas sesuai pembagian tugas
c) meminta ijin kepada guru yang mengajar sebelum keluar kelas
d) memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah

Jawaban : c

Baca juga: 50 SOAL UJIAN BAHASA Indonesia Kelas 9 Kurikulum Merdeka Lengkap Kunci Jawaban Soal USBN/USP 2025

2. Contoh kerjasama masyarakat di bidang ekonomi adalah ....
a) membayar pajak secara rutin untuk mendukung pembangunan nasional
b) memutuskan keputusan bersama melalui musyawarah mufakat
c) memberikan suara dalam pemilihan umum memilih presiden
d) menghormati keanekaragaman dalam masyarakat

Jawaban : a

3. Kalimat sila Pancasila dalam Piagam Jakarta yang mengalamiperubahan adalah ....
a) “Kebangsaan persatuan Indonesia” diubah menjadi “Persatuan Indonesia”
b) “Keadilan rakyat” diubah menjadi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”
c) “Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab” diubah menjadi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”
d) “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Jawaban : d

4. Demi mencapai kehidupan tertib dan adil diperlukan norma. Norma pada hakikatnya adalah ....
a) kepentingan yang dimiliki oleh setiap individu
b) ketentuan yang membatasi hak-hak dari setiap individu
c) aturan hidup yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi manusia
d) sanksi bagi perilaku warga yang menggangu atau merugikan orang lain