Soal dan Jawaban Tes Perangkat Desa Tahun 2025 Dalam Bentuk Pilihan Ganda

Jawaban: D

21. Kepala desa mempunyai hak untuk...
A. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
B. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang transparan, profesional, akuntabel, bersih, efektif dan efisien, serta bebas dari KKN
C. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
D. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa

Jawaban: D

22. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa dan menetapkan Peraturan Desa adalah...
A. Kewajiban Kepala Desa
B. Hak Kepala Desa
C. Tugas Kepala Desa
D. Wewenang Kepala Desa

Jawaban: B

23. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Di bawah ini yang merupakan urutan yang benar dari Pengelolaan Keuangan Desa adalah...
A. Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban
B. Perencanaan, Penatausahaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban
C. Perencanaan, Pelaksanaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban, Pelaporan
D. Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban

Jawaban: D

24. Berdasarkan permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa oleh karena itu Kepala Desa dapat mengambil alih tugas dari seorang Bendahara Desa. Pernyataan tersebut menurut anda adalah...
A. Pernyataan tersebut benar karena Kepala Desa mempunyai wewenang tersebut
B. Pernyataan tersebut salah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang belaku
C. Kedua-duanya benar
D. Kedua-duanya salah

Jawaban: B

25. Dibawah ini merupakan unsur perangkat desa sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, kecuali...
A. Kepala Dusun
B. Kepala seksi
C. Ketua RT.RW
D. Sekretaris Desa

Jawaban: C

26. Sekretaris Desa adalah Koordinator Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. Maka Sekretaris Desa mempunyai tugas antara lain melakukan verifikasi terhadap...
A. Membuat rancangan RAPBDes
B. Memverifikasi administrasi keuangan
C. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan
D. Semua jawaban benar

Jawaban: D

27. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badang Permusyawaratan Desa. Di bawah ini merupakan manfaat dari Peraturan Desa yakni, kecuali...
A. Sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di Desa
B. Sebagai wadah untuk menjalankan kepentingan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
C. Sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan
D. Mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dan kesalahan

Jawaban: B

28. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan...
A. Kerja perangkat desa menarik pajak
B. Penerimaan dari pajak bumi dan bangunan
C. Uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksana hak dan kewajiban desa
D. Pajak dari setiap warga desa

Jawaban: C

29. Sekretaris desa dalam urusan keuangan di desa mempunyai tugas...
A. Penyeleksian
B. Pengawasan
C. Pembelanjaan
D. Koordinator

Jawaban: D

30. Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah diatur dalam...
A. UU No. 10 Tahun 2004
B. UU No. 32 Tahun 2004
C. UU No. 13 Tahun 1950
D. UU No. 8 Tahun 1954

Jawaban: C

31. Pembentukan panitia Kepala Desa ditetapkan dengan...
A. Keputusan Kepala Desa
B. Peraturan Desa
C. Peraturan Bupati
D. BPD

Jawaban: D

32. Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah adalah...
A. Aset desa
B. Dana desa
C. Kekayaan desa
D. Harta desa

Jawaban: A

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 tahun 2015 tentang...
A. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa
B. Penetapan Desa
C. Izin usaha jasa kontribusi
D. Pedoman penyusunan peraturan di desa

Jawaban: B

34. Peraturan daerah kabupaten Pemalang Nomor 1 tahun 2015 tentang....
A. Pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
B. Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa
C. Badan permusyawaratan desa
D. Penetapan Desa

Jawaban: B

35. Penyelenggaran urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI disebut...
A. Desa
B. Pemerintah desa
C. Pemerintahan desa
D. Kepala desa

Jawaban: C

36. Peraturan daerah Kabupaten Pemalang nomor 6 tahun 2015 tentang...
A. Penyusunan SOTK Perangkat Desa
B. Pedoman penyusunan Perangkat Desa
C. Pemberhentian, Pengangkatan Perangkat Desa
D. Tata cara pemilihan dan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa

Jawaban: B

37. Unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional adalah...
A. Pelaksana teknis
B. Sekretaris desa
C. Kepala urusan
D. Kepala seksi

Jawaban: B

38. Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus disebut....
A. Aset desa
B. Alokasi Dana Desa
C. Dana desa
D. APB Desa

Jawaban: B

39. Peraturan daerah kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 mengatur tentang...
A. Badan Permusyawaratan Desa
B. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
C. Tata cara pemilhan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
D. Pedoman penyusunan peraturan desa

Jawaban: B

40. ADD (Alokasi Dana Desa) paling sedikit diterima oleh desa sebesar.... persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
A. 30 persen
B. 25 persen
C. 20 persen
D. 10 persen

Jawaban: D

41. Dana desa adalah dana yang bersumber dari...
A. Anggaran kecamatan
B. Anggaran kabupaten
C. Anggaran provinsi
D. Anggaran dan Pendapatan belanja negara

Jawaban: C

42. Bendahara desa adalah unsur staf...
A. Kepala seksi di desa
B. Kepala urusan di desa
C. Sekretaris desa
D. Kepala dusun di desa

Jawaban: B

43. Peraturan tetang desa yang mengatur tentang Desa atau Desa adat saat ini adalah...
A. UU No. 32 Tahun 2004
B. UU No. 23 Tahun 2014
C. UU No. 6 Tahun 2014
D. PP No. 72 Tahun 2007

Jawaban: C

44. Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Desa saat ini, Desa memiliki kewenangan sebagai berikut:
A. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersakala desa
B. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kab/kota
C. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kab/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
D. (a), (b), (c) benar

Jawaban: D

45. Di bawah ini yang bukan merupakan asas-asas penyelenggaraaan Pemerintah Desa adalah....
A. Kepastian hukum, Tertib Penyelenggaraan Pemerintah, Tertib Kepentingan Umu, Kearifan Lokal
B. Keterbukaan,/Transparansi, Proporsionalitas, Profesionalitas, Keberagaman
C. Akuntabilitas, Efektivitas, Efisiensi, Partisipatif
D. (a), (b), (c) benar

Jawaban: D

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!