Andreas Acui Simanjaya Harapkan Gubernur dan Bupati di Kalbar yang Baru Fokus Pembangunan Daerah

Andreas berharap, dengan kepemimpinan baru ini, masing-masing daerah di Kalbar dapat lebih fokus pada kebutuhan dan karakteristiknya masing-masing.

"Kalbar yang terdiri dari 14 kabupaten dan kota memiliki karakteristik dan fokus kebutuhan yang berbeda. Tugas Walikota dan Bupati terpilih untuk lebih fokus pada daerah masing-masing dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, di mana Gubernur bertindak sebagai perwakilan Pemerintah Pusat," ungkap Acui Rabu 19 Februari 2025 malam.

Ia juga menyampaikan beberapa prioritas yang diharapkan dapat diperhatikan oleh Gubernur Kalbar ke depan, seperti peningkatan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta peningkatan layanan di bidang kesehatan dan pendidikan. 

Acui menambahkan bahwa janji kampanye yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, seperti pembangunan rumah adat dan revitalisasi organisasi masyarakat adat, merupakan harapan besar bagi masyarakat.

• BREAKING NEWS - Daftar 481 Kepala Daerah Dilantik! Ada Jeje Govinda hingga Ciamis tanpa Wakil Bupati

Ia juga menyoroti permasalahan yang dihadapi beberapa kabupaten di Kalbar, khususnya terkait dengan kematian massal ternak babi lokal akibat virus. Ia berharap adanya pengadaan bibit babi kampung untuk desa-desa yang terdampak, agar ternak babi lokal dapat berkembang kembali. 

"Babi lokal ini sangat penting sebagai sumber protein bagi masyarakat, sekaligus untuk keperluan adat. Karena secara tradisional babi lokal ini merupakan sumber pemenuhan kebutuhan protein bagi masyarakat dan juga dipergunakan dalam berbagai acara adat dengan demikian kekurangan gizi yang salah satu akibatnya adalah stunting atau bangkeng pada anak anak bisa diatasi.

Selain itu, ia juga mengusulkan pendampingan bagi masyarakat yang bertani secara tradisional, serta para penambang emas tradisional, agar mereka dapat memiliki legalitas dan terhindar dari masalah hukum dalam beraktivitas. 

Ia juga menekankan pentingnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menyusun program kerja yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian daerah.

"Badan usaha milik pemerintah atau BUMD harus membuat program kerja yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat dan peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat," ujarnya.