50 SOAL PKN Tes Kompetensi Akademik Kelas 12 Lengkap Jawaban Ujian TKA Pendidikan Pancasila 2025

8. Pancasila sebagai ideologi terbuka maksudnya ideologi yang mau menerima perubahan pada nilai ....
a. Sila Pertama Pancasila .
b. Sila kedua Pancasila .
c. instrumen dan praksis .
d. nilai rohaniah .
e. nilai instrumental .
Jawaban : C

9. Pancasila sebagai ideologi terbuka , nilai - nilainya telah hidup dan berkembang sejak ...
a. 17 Agustus 1945 .
b. dijajah Belanda .
c. sidang I BPUPKI
d. Manusia ada .
e. 18 Agustus 1945 .
Jawaban : D

10. Nilai - nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu sistem , khusus pada nilai yang terkandung dalam sila kedua ialah ....
a. takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa .
b. menjunjung tinggi HAM .
c. demokratis .
d. kekeluargaan .
e. Bhinneka Tunggal Ika .
Jawaban : D

11. Pancasila sebagai Dasar Negara dipergunakan untuk ...
a. menentukan tujuan negara .
b. menyusun program - program pembangunan .
c. dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara .
d. landasn kehidupan berbangsa dan bernegara .
e. dasar membuat peraturan perundang - undangan .
Jawaban : C

12. Sebelum berlakunya UU RI Nomor 26 Tahun 2000 kasus pelanggaran HAM berat diperiksa dan diselesaikan di ....
a. Mahkamah Militer .
b. Mahkamah Agung .
c. Pengadilan Negeri .
d. KOMNAS HAM .
e. Pengadilan HAM ad hoc
Jawaban : E

13. Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya , disebut ....
a. negara sekuler .
b. negara netral .
c. negara nonblok .
d. Unwillingness State .
e. Welfare State .
Jawaban : D

14. Mengaukui hak milik perseorangan dan dilindungi pemanfatannya oleh negara , merupakan hubungan antara Hak Asasi Manusia dengan Pancasila Sila ....
a. Sila keadilan Sosial .
b. Sila kerakyatan .
c. Sila Persatuan .
d. Sila Kemanusiaan .
e. Sila Ketuhanan .
Jawaban : A

15. Hak Asasi Manusia dalam nilai Instrumental salah satunya UU Nomor 26 tahun 2000 mengatur tentang ....
a. Piagam HAM .
b. Pengadilan HAM .
c. KOMNAS HAM .
d. Hak Asasi Manusia .
e. Kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi .
Jawaban : B

16. Nilai yang merupakan eksplisit , penjabaran , lebih lanjut dari nilai - nilai dasar dalam rangka pelaksanaan nilai - nilai dasar Pancasila adalah ...
a. nilai dasar .
b. nilai praktis .
c. nilai sosial .
d. nilai rohaniah .
e. nilai instrumental .
Jawaban : E

17. Mewujudkan kesusilaan manusia baik sebagai individu maupun sebagai mahkluk sosial,tujuan negara menurut pendapat ....
a. Shang Yang .
b. Nicholo Machiavelli .
c. Thomas Aquinas .
d. Plato .
e. Agustinus .
Jawaban : D

18. Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke 4 memuat tujuan negara salah satunya “ memajukan kesejahteraan umum , termasuk menganut teori tjuan negara .....
a. teori kekuasaan .
b. teori teokratis .
c. negara polisi .
d. negara hukum .
e. negara welfare state .
Jawaban : E

19. Perhatikan data - data dibawah ini :
1.Negara tidak boleh turut campur dalam urusan pribadi .
2 .Negara menyelenggarakan ketertiban hukum .
3. Perlu dibentuk perundang - undangan yang mencerminkan kehendak seluruh rakyat .
4. Adanya supremacy of law .
5. Negara semata - mata menjaga keamanan dan ketertiban .
Dari data - data diatas yang termasuk ciri - ciri tujuan negara menurut Immanuel Kant adalah nomor ....
a. ( 1 ) , ( 2 ) , dan ( 3 ).
b. ( 2 ) , ( 3 ) , dan ( 4 ).
c. ( 3 ) , ( 4 ) , dan ( 5 ).
d. ( 1 ) , ( 3 ) .dan ( 5 )’
e. ( 2 ) , ( 4 ) , dan ( 5 ).
Jawaban : D

20. Memposisikan Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai kepala Pemerintahan , adalah .....
a. negara kesatuan sistem sentralisasi.
b. menganut sistem pemerintahan Presidentiil
c. menganut sistem pemerintahan Parlementer .
d. menganut Zaken Kabinet .
e. Negara Federasi .
Jawaban : B

21. Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 yang dimaksud Pemerintah Daerah terdiri dari ....
a. Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah .
c. Komite Nasional Daerah dan Badan Eksekutif Daerah .
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah .
e. Kepala Daerah dan Perangkat Daerah .
Jawaban : A

22. Dibawah ini yang bukan kewenangan Pemerintah Daerah menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah
a. urusan pemerintahan bidang fiskal .
b. urusan pemerintahan bidang penanaman modal .
c. urusan pemerintahan bidang agama.
d. urusan pemerintahan bidang yustisi .
e. urusan pemerintahan bidang poloitik luar negeri .
Jawaban : B