JAWABAN PAS/SAS PKN Pendidikan Pancasila Kelas 12 Semester 1 Pada Latihan Soal Ujian Sekolah Terbaru

10. Pemerintah dalam arti sempit meliputi ...
a. lembaga eksekutif dan legislatif.
b. lembaga eksekutif dan yudikatif .
c. seluruh kekuasaan negara .
d. presiden , wakil presiden , dan para menteri .
e. eksekutif , yudikatif , dan legislatif
Jawaban: D

Baca juga: Lengkap Dowload Mapel Tujuan Pembelajaran Kelas 12 SMA/SMK/MA Fase F Kurikulum Merdeka

11. Ketentuan Keuangan Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republoik Indonesia Tahun 1945 salah satunya pasal 23 D yang berbunyi ....
a. Rancangan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersma DPRdengan memperhatikan pertimbangan DPD.
b. Negara memiliki Bank Sentral
c. Hal - hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Undang - Undang .
d. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang - Undang.
e. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang- Undang .
Jawaban: B

12. Presiden Republik Indonesia menyusun RAPBN setiap tahun , selaku ......
a. Panglima tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut.
b. Kepala Negara .
c. Kepala Pemerintahan .
d. Pelaksana Kedaulatan Rakyat .
e. Pemegang Kekuasaan Tertinggi kedaulatan negara.
Jawaban: C

13. Sebelum dilakukan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ada Lembaga Tinggi Negara yang tugasnya memberi pertimbangan kepada Presiden adalah ......
a. Dewan Pertimbangan Agung .
b. Dewan Perwakilan Daerah,
c. Team Sebelas .
d. Staf Ahli .
e. Sekretaris Kabinet .
Jawaban: A

14. Kekuasaan Yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia disebut juga ....
a. kekuasaan Eksaminatif .
b. kekuasaan Federatif .
c. kekuasaan Konsultatif .
d. kekuasaan Eksekutif .
e. kekuasaan Kehakiman .
Jawaban: E

15. John Locke memperkenalkan tiga kekuasaan negara, salah satunya kekuasaan yang fungsinya mengurusi urusan luar negeri , urusan perang dan damai disebut kekuasaan .....
a. Legislatif .
b. Eksekutif .
c. Yudikatif .
d. Federatif .
e. Eksaminatif .
Jawaban: D

16. Yang dimaksud dengan ajaran Trias Politica oleh Monstesquieu ialah ...
a. Legislatif , Federatif , Eksaminatif .
b. Eksekutif , Yudikatif , federatif .
c. Legislatif , Eksekutif , Eksaminatif .
d. Legislatif , Eksekutif , Yudikatif .
e. Legislatif , Eksekutif , Konsultatif .
Jawaban: C

17. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang- undangan yang tingkatannya ...
a. diatas undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar.
b. dibawah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang ( PERPU ).
c. diatas Peraturan Pemerintah sejajar dengan Undang - Undang .
d. diatas Undang - Undang terhadap KEPRES.
e. dibawah Undang - Undang terhadap Undang - Undang .
Jawaban: E

18. Perhatikan negara-negara dibawah ini:
1. Inggris.
2. Amerika Serikat ,
3. Cina .
4. Malysia .
5. Indonesia .
Dari beberapa negara diatas mana yang menganut sistem pemerintahan Presidentiil ?
a. 2 dan 5 .
b. 2 dan 3 .
c. 3 dan 4 .
d. 4 dan 5 .
e. 1 dan 3
Jawaban: A

19. Pancasila menjamin Hak Asasi Manusia melalui nilai - nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai - nilai Pancasila dapat dikatagorikan menjadi 3 yaitu ...
a. nilai ideal , nilai religius , nilai estetika .
b. nilai ideal , nilai instrumental , nilai praksis .
c. niali ideal , nilai praksis , nilai religius .
d. nilai instrumental , nilai praksis , nilai sosial .
e. nilai ideal , nilai instrumental , nilai keindahan .
Jawaban: B

20. Nilai - nilai Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945termasuk dalam nilai ..
a. nilai sosial .
b. nilai praktis .
c. nilai ideal .
d. nilai instrumental .
e. nilai religius .
Jawaban: C

21. Pancasila sebagai Dasar Negara dipergunakan untuk ...
a. menentukan tujuan negara .
b. menyusun program - program pembangunan .
c. dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara .
d. landasn kehidupan berbangsa dan bernegara .
e. dasar membuat peraturan perundang - undangan .
Jawaban: C

22. Sebelum berlakunya UU RI Nomor 26 Tahun 2000 kasus pelanggaran HAM berat diperiksa dan diselesaikan di ....
a. Mahkamah Militer .
b. Mahkamah Agung .
c. Pengadilan Negeri .
d. KOMNAS HAM .
e. Pengadilan HAM ad hoc
Jawaban: E

23. Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya , disebut ....
a. negara sekuler .
b. negara netral .
c. negara nonblok .
d. Unwillingness State .
e. Welfare State .
Jawaban: D

24. Setelah dilakukan perubahan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lembaga tinggi negara yang kekuasaannya mengontrol setiap kebiakan Pemerintah dan memiliki hak interpelasi , hak angket , hak menyatakan pendapat , adalah ....
a. Mahkamah Konstitusi .
b. Dewan Perwakilan Daerah .
c. Majelis Permusyawaratan Rakyat .
d. Dewan Perwakilan Rakyat .
e. Komisi Pemilihan Umum.
Jawaban: D