Media Workshop BPJS Kesehatan, Potret Satu Dekade Program JKN dan Tantangan Pemerintahan Baru
BPJS Kesehatan terus memperkuat kemitraan dengan 23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.140 fasilitas kesehatan rujukan tingkat...
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak hanya berperan di sektor kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi bangsa. Ia juga menuturkan bahwa kontribusi berbagai pihak memainkan peran penting dalam ekosistem JKN.
"Peran BPJS Kesehatan sebagai penggerak ekonomi sangat penting, namun dengan semakin besar kepesertaan JKN, kita harus memastikan layanan di fasilitas kesehatan tetap optimal," ungkapnya.
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Nunung Nuryartono menekankan pentingnya untuk memastikan keberlanjutan dan sustainabilitas Program JKN. Menurutnya, hal ini penting untuk diperhatikan dalam menjaga pengelolaan Program JKN.
"Pertama adalah penguatan tata kelola Program JKN, yang diiringi dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Tak hanya itu, yang terakhir adalah menjaga efektivitas program," kata Nunung.
Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar turut mendukung pentingnya kolaborasi dengan stakeholder.
Ia mengatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri, dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk optimalisasi layanan, keaktifan peserta, dan kesinambungan iuran.
“Melalui berbagai strategi dan kolaborasi, BPJS Kesehatan bertekad untuk menjaga keberlangsungan Program JKN demi tercapainya Indonesia yang sehat dan sejahtera di bawah pemerintahan yang baru. Namun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 semakin mempertegas bahwa dukungan kementerian/lembaga turut serta dalam kesukesan penyelenggaraan Program JKN,” ujar Timboel. (*)
| Pemkab Landak Ungkap Alasan 1.561 Peserta PBI Tidak Bisa Direaktivasi, Banyak Tak Sesuai Kriteria |
|
|---|
| Komitmen Pemerintah Kayong Utara 127.644 Warga Terdaftar JKN, UHC Kayong Utara Sentuh 99,69 Persen |
|
|---|
| Pemda Landak Ambil Upaya Reaktivasi PBI JKN Yang Dinonaktifkan |
|
|---|
| Sekda Kayong Utara Tekankan Pentingnya Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja |
|
|---|
| Pekerja Aktif Wajib Tahu, JHT Bisa Dicairkan untuk Rumah dan Persiapan Pensiun |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pontianak/foto/bank/originals/Media-Workshop-BPJS-Kesehatan-Potret-Satu-Dekade-Program-JKN-dan-Tantangan-Pemerintahan-Baru.jpg)