SOAL PPKN Kelas 7 SMP Halaman 64, Uji Kemampuan Bab 3 Kesatuan Indonesia dan Karakteristik Daerah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Inilah pembahasan mengenai soal dan jawaban untuk pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Kelas 7 SMP / MTs halaman 64.

Adapun pada soal uji kemampuan halaman 64 Bab 3 Kesatuan Indonesia dan Karakteristik Daerah.

Adapun pelajaran PPKN kelas 7 SMP / MTs terdiri dari 6 Bab diantaranya Bab 1 Sejarah Kelahiran Pancasila, Bab 2 Norma dan UUD NRI Tahun 1945, Bab 3 Kesatuan Indonesia dan Karakteristik Daerah, Bab 4 Kebinekaan Indonesia, Bab 5 Menghargai Lingkungan dan Budaya Lokal, Bab 6 Bekerja Sama dan Bergotong Royong

Siswa dapat memanfaatkan ulasan soal dan jawaban sebagai referensi dan bahan belajar siswa baik di sekolah maupun di rumah. 

Cek pembahasan soal dan jawaban pelajaran PPKN Kelas 7 SMP / MTs  Bab 3 Kesatuan Indonesia dan Karakteristik Daerah .serta beberapa sumber :

1. Menurutmu, apa yang akan terjadi pada bangsa dan negara Indonesia saat ini bila di tahun 1945 dulu para pemimpin memilih bentuk negara serikat/federal dan bukan bentuk negara kesatuan seperti sekarang?

2. Sebagai negara kepulauan, mana yang lebih penting bagi bangsa Indonesia untuk dikembangkan. Apakah usaha perikanan atau kelautannya atau usaha pertaniannya? Mengapa demikian?

3. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia, perlu dibangun di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat sekitar, serta di lingkungan bangsa dan negara secara luas. Menurutmu, mana yang lebih perlu didahulukan?

• Soal PPKN Kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka, Latihan Bab 2 Bentuk dan Kedaulatan Negara Halaman 24

Kunci Jawaban

1. Apabila para pemimpin memilih bentuk negara serikat atau federal maka berdampak positif maupun negatif.

Untuk dampak postif yang dirasakan negara yakni daerah yang memiliki potensi alam berlimpah akan lebih cepat berkembang. Namun untuk dampak negatif yang ditimbulkan juga cukup banyak di antaranya:

– Akan menimbulkan kesenjangan karena tidak semua bidang dikendalikan oleh pemerintah pusat.

– Biaya demokrasi menjadi tinggi karena pemilihan pejabat atau pemimpin dilakukan beberapa kali.

– Kepemimpinan pusat dan daerah bisa tidak sejalan karena keduanya memiliki kepentingan masing-masing.

– Korupsi berpotensi meningkat.