Ditjen Pajak: Tidak Ada Kebocoran Data NPWP

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Viral kebocoran 6 juta data NPWP di Media Sosial kini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) langsung buka suara.

Terbaru DJP membantah dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Hal itu diungkap oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap data log access dalam 6 tahun terakhir menunjukan, tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.

"Struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak," kata dia dalam keterangannya, Jumat 20 September 2024.

• WASPADA Penipuan Berkedok Denda Pajak hingga Modus Sosok Pelaku Peretas Data NPWP Bocor

Lebih lanjut Dwi bilang, terkait dugaan kebocoran data, DJP pun berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Polri untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DJP, ungkap dia, berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data Wajib Pajak dengan baik pada sistem informasi dan infrastruktur milik DJP.

"Serta akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data Wajib Pajak dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi melalui pembaruan teknologi pengamanan sistem dan security awareness," tutur Dwi.

Untuk memitigasi risiko kejahatan siber, DJP mengimbau agar para Wajib Pajak untuk turut menjaga keamanan data masing-masing,.

Dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan menghindari tautan maupun mengunduh file mencurigakan agar terhindar dari pencurian data.

"DJP menyampaikan terima kasih dan sangat menghargai perhatian atas informasi yang diberikan oleh masyarakat.

Hal ini merupakan umpan balik bagi DJP dalam menjalankan fungsi sebagai pengumpul penerimaan negara," ucap Dwi.

Sebagai informasi, kabar kebocoran 6 juta data NPWP diungkapkan oleh akun X Teguh Aprianto @secgron pada Rabu (18/9/2024) lalu.

Dia mengunggah tangkapan layar sebuah akun bernama Bjorka yang menjual 6 juta data NIK dan NPWP.

Data tersebut dijual di sebuah forum seharga 10.000 dollar AS atau setara Rp 153 juta (kurs Rp 15.300 per dollar AS).