Kemenkumham Kalbar Gelar Penguatan RB dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Singkawang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG – Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar Muhammad Tito Andrianto membuka secara resmi Kegiatan Penguatan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di Aula Kantor Imigrasi  Kelas I TPI Singkawang, pada Senin 2 September 2024. 

Ada tiga narasumber kegiatan ini adalah Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi KemenkoPolhukam RI sekaligus Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Pol. Andry Wibowo, dan Kepala Pokja Saber Pungli, Nugroho.

Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar Muhammad Tito Andrianto dalam sambutannya berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi Kanwil Kemenkumham Kalbar khususnya Kanim Singkawang sehingga mampu mengamalkan tata nilai Kemenkumham PASTI dan nilai-nilai utama ASN BerAKHLAK guna Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, dan mampu meningkatkan Pelayanan Publik terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan semakin mudah diterima oleh masyarakat.

“Satuan kerja yang telah meraih Predikat WBK dan WBBM adalah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang, kegiatan yang dilakukan pada hari ini merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan Predikat WBK dan WBBM yang telah diraih,” ujar Kakanwil.

Baca juga: Hasil Pemeriksaan Kesehatan Tiga Cakada Wako dan Wawako Singkawang Dinyatakan Sah

Kakanwil Tito juga menyampaikan bahwa Reformasi Birokrasi merupakan langkah strategis dan penting dalam meningkatkan kinerja serta pelayanan publik.

Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat khususnya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang perlu senantiasa mendapatkan arahan dan petunjuk agar dapat memberikan pengabdian dan pelayanan yang terbaik dalam berbagai kesempatan.

Sementara Sekretaris Satgas Saber Pungl Irjen Pol. Andry Wibowo dalam arahannya menyampaikan Konstruksi Berbangsa dan Bernegara.

Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 alah Pandangan Hidup Bangsa, pemersatu NKRI, pembimbing elemen bangsa dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan. Pancasila dan UUD 1945 juga sebagai sumber hukum negara, cita-cita bangsa serta kepribadian bangsa.

“Guna mewujudkan Indonesia Maju 2045, konstruksi berbangsa dan bernegara menjadi hal fundamental menuju Indonesia Emas 2045,” ucap Andry.

NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika juga tak luput dari berbagai ancaman, diantaranya adalah ekstrimisme dan radikalisme, imperilisasi budaya, politik identitas, kerusakan lingkungan hidup, kelangkaan pangan, birokrasi yang korup dan mentalitas Gen-Z.

Tantangan kedepan juga semakin besar, globalisasi, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta proxy war.

Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Pol. Andry Wibowo menambahkan strategi mitigasi pungli di sektor pelayanan publik adalah dengan dibentuknya Lembaga Ad Hoc Sesuai Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli yang kedudukannya ada disemua Kementerian/Lembaga Tingkat Pusat maupun Daerah yang tersebar keseluruh wilayah di Indonesia yang bertujuan membersihkan pungli di lingkungan Internal dengan memberdayakan komitmen dan tindakan konkrit dari Internal Kelembagaan.

Sementara Kepala Pokja Saber Pungli Nugroho yang menyampaikan mengenai Data Statistik Laporan Masyarakat terkait Keimigrasian dan Pemasyarakatan tahun 2021-2024.

“Pandemi memberikan dampak berupa menurunnya akses pelayanan terhadap Keimigrasian yang ditandai dengan menurunnya Laporan Masyarakat. Masyarakat masih tetap menyoroti layanan Paspor sebagai layanan yang secara kuantitatif lebih besar diselenggarakan oleh Imigrasi,” ujar Nugroho.

Kepala Pokja Saber Pungli Nugroho menambahkan bahwa Pelayanan Publik pada layanan imigrasi perlu didukung oleh Pelaksana Pelayanan publik yang didukung dengan integritas sehingga dapat menegakan prosedur, kepastian pelayanan.