Kurniawan Dorong Semua Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Baca Dokumen RPJPD- RPJMD

Bappeda sudah memetakan isu strategis untuk para pemimpin Sintang kedepan. Kurniawan menyebut, ada 8 isu yang telah dirangkum.

Penulis: Agus Pujianto | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Agus Pujianto
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Sintang, Kurniawan mendorong semua pasangan calon bupati dan wakil bupati Sintang yang akan maju Pilkada 2024 untuk membaca dokumen RPJMD dan Rencana Teknokratik RPJMD 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Sintang, Kurniawan mendorong semua pasangan calon bupati dan wakil bupati Sintang yang akan maju Pilkada 2024 untuk membaca dokumen RPJMD dan Rencana Teknokratik RPJMD.

Menurut Kurniawan berdasarkan instruksi Kemendagri bahkan dalam PKPU nomor 8 tahun 2024 dua dokumen itu harus menjadi acuan bagi para bakal calon bupati dan wakil bupati Sintang menyusun visi-misinya kedepan.

"Yang terpilih, visi-misi itulah yang menjadi RPJMD teknokratik yang disempurnakan.  RPJMD harus sudah tersusun selambatnya 6 bulan setelah pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih," jelas Kurniawan, Senin 12 Agustus 2024.

Oleh sebab itu, Kurniawan mendorong siapapun pasangan calon yang akan maju harus membaca RPJPD dan RPJMD 2024-2045.

Sebab, ini penting karena setelah ada dua dokumen ini susunlah visi misi itu yang pasangan yang menang menyusun RPJMD, lalu menjadi RKPD dan terakhir APBD.

Baca juga: MAPALA Untan Sukses Berangkatkan Tim Kenepai Expedition ke Sintang

"Inilah arti pentingnya visi misi calon kepala daerah. Maka saya berharap betul kepada KPU agar mengajak partai politik dan para calon untuk sama sama membaca apa sintang hari ini dan bagaimana sintang 20 tahun kedepan. Minimal bagaimana kita mengukur sintang 5 tahun kedepan sampai 2029," harap Kurniawan.

Bappeda sudah memetakan isu strategis untuk para pemimpin Sintang kedepan. Kurniawan menyebut, ada 8 isu yang telah dirangkum.

Pertama, isu kesejahteraan masyarakat masih meningkat dan merata. Belum optimalnya pembangunan ekonomi skala regional.

Sumber Daya kurang produktif dan berdaya saing.

Belum optimalnya penyediaan dan kualitas infrastruktur dasar yang handal dan berkelanjutan.

Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan rendahnya kapasitas fiskal daerah. (*)

Informasi Terkini Tribun Pontianak Kunjungi Saluran WhatsApp

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini disini

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved